PDIP: Masalah Pencalonan Kapolri Tak Terkait Hubungan Mega-SBY

Liputan6.com, Jakarta - Internal Polri tengah bergejolak lantaran proses pemilihan Kapolri yang bermasalah. Berembus isu, pencopotan Kapolri Jenderal Pol Sutarman serta pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan ada kaitan dengan komunikasi yang tidak harmonis antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menyampaikan isu tersebut tidak benar. Ia menjelaskan tak ada konflik pribadi yang dibawa dalam pemilihan Kapolri.

"Saya rasa nggak begitulah. Saya pikir SBY seorang negarawan, Bu Mega juga seorang negarawan. Saya pikir tidak ada yang berpandangan begitu. Nggak ada yang berpandangan ini personal antara Pak SBY dan Bu Mega, atau antara SBY dan Jokowi, saya kira tidak seperti itu," kata Maruarar di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Isu mengenai pencopotan Sutarman yang dianggap sebagai orang SBY, ‎juga dinilai Maruarar sebagai hal yang tidak benar. Presiden Jokowi, lanjutnya, telah membuktikan tidak pernah menyingkirkan pejabat yang berasal dari pemerintahan lama, selama pejabat tersebut memiliki kemampuan. Ia menegaskan Jokowi memilih pejabat dengan sistem meritokrasi.

"Kita lihat contohnya, Presiden Jokowi waktu jadi Gubernur Jakarta, apakah dia bersihkan orang-orang Foke? Nggak, boleh dicek kok. Saya pikir karakter Jokowi tidak seperti itu. Dia tentu mengedepankan meritokrasi, mengedepankan kinerja, prestasi, profesionalisme, bukan karena subjektivitas," ujar dia.

Anggota DPR ini juga menilai bisa saja ada pihak tertentu yang mau mengadu domba Jokowi dan SBY. Hal ini berkaitan dengan Perppu Pilkada yang kembali memakai sistem pemilihan langsung. Namun, Maruarar yakin 2 tokoh tersebut tak bisa diadu domba.

"‎Masalahnya bisa nggak Pak Jokowi dan Pak SBY dikompori? saya pikir nggak bisa," ungkapnya.

‎Terkait dengan masalah hukum yang menimpa Budi Gunawan, Maruarar menegaskan PDIP menghormati langkah KPK. Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap diutamakan.

"Kita hormati supremasi hukum, telah berapa kali disampaikan KPK dibentuk saat Bu Mega jadi Presiden. Tapi tentu asas praduga tak bersalah juga dikedepankan. Kita jaga dong institusi Polri, kejaksaan, KPK. Mari kita membangun pilar hukum kita ini benar-benar," tandas Maruarar.

Sebelumnya, SBY mengaku prihatin dengan pandangan yang menilai kemelut di tubuh Polri tidak terlepas dari perseteruannya dengan Megawati.

"Ada pula pengamat yang mengatakan kemelut di tubuh Polri ini tidak terlepas dari perseteruan antara Ibu Megawati dengan SBY. Jenderal Polisi Sutarman dipersepsikan sebagai orangnya SBY, dan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai orangnya Ibu Megawati," ujar SBY dalam akun Facebook-nya, Senin 19 Januari lalu.

Ia menjelaskan, jika Komjen Budi Gunawan dinilai dekat dengan Megawati, karena Budi Gunawan memang pernah menjadi ajudan Megawati saat menjabat Presiden. Tapi berbeda dengan Jenderal Sutarman. Kata SBY, Sutarman adalah mantan ajudan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. "Pak Sutarman adalah mantan ADC (aide de camp) Gus Dur. Bukan mantan ADC SBY," kata SBY. (Ado)