Jokowi Diminta Tak Masukkan Politisi ke Tim Independen KPK-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dikabarkan segera mengumumkan pembentukan Tim Independen untuk menengahi konflik KPK Vs Polri. Jokowi pun diminta agar tak memasukkan nama-nama politisi ke dalam komposisi tim tersebut.

"Jangan dari parpol," saran anggota Komisi III DPR Asrul Sani kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Lalu siapa yang pantas mengisi Tim Independen ini? Asrul memiliki pandangan tersendiri. Menurut dia, seharusnya orang-orang di dalam tim ini merupakan sosok yang netral dan tak memihak, baik di barisan Polri ataupun KPK.

"Saya usul anggotanya ada mantan petinggi Polri yang belum masuk ke gelanggang atau berpendapat, seperti mantan Kapolri Pak Sutanto," ujar politisi PPP itu.

Selain itu, kata dia, harus ada mantan pimpinan KPK. Seperti Tumpak Hatorangan Panggabean yang pernah menjadi Plt Ketua KPK saat zaman pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Lalu juga akademisi hukum yang tak ada di barisan Polri dan KPK," tandas Asrul.

KPK dan Polri kembali bergesekan setelah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Abraham Samad cs. Menyusul kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Kondisi inilah yang memicu banyaknya desakan untuk membuat Tim Independen.

Presiden Jokowi pun dikabarkan tengah membentuk tim independen untuk menengahi KPK dan Polri. Tim itu mirip dengan bentukan SBY saat mengatasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang ditetapkan tersangka oleh Polri 2009 silam.

Tim independen itu, dibentuk untuk memudahkan Presiden Jokowi mengambil keputusan. Rencananya, tim itu akan diumumkan Jokowi pada Senin 26 Januari besok. (Ndy/Mut)