Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sanggup memenuhi permintaan dana hibah sebesar Rp 412 miliar yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi untuk membenahi infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Namun, sebelum memberikan dana hibah itu, Ahok meminta Pemkot Bekasi memenuhi persyaratannya terlebih dahulu.
"Selama DED-nya (Detail engineering Design atau detil rancang teknis) oke, kita kasih," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Baca Juga
Pada dasarnya terang Ahok, permintaan yang diajukan Pemkot Bekasi ini sama halnya dengan hibah yang pernah diajukan Kota Tangerang yang meminta dana sebesar Rp 1,2 triliun. Asalkan syarat terpenuhi, proyek masuk akal, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu akan dipenuhi oleh Jakarta.
Advertisement
"Yang namanya transportasi, banjir, macet semua hubungannya sama sekitar ini (daerah mitra). Sedangkan keuangan daerah terbatas," ucap Ahok.
Ahok menjelaskan, dalam memperbaiki infrastruktur Ibukota, pihaknya juga harus dapat membenahi wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
"Misalkan kita mau lebarin jalan tembus ke Bekasi. Kalau Bekasinya nggak (bagus), percuma, kayak putus saja. Kita mau bikin seolah-olah wilayah ini tanpa batas. Jadi kamu nggak ngerasa wilayah berbatas, kecuali ada papannya ya. Jalannya, sungainya, elevated bus-nya semua sama," tutur Ahok.
Untuk itu, sambuk Ahok, Pemprov DKI merasa punya tanggung jawab untuk turut membantu membenahi infrastruktur di daerah penyangga. Khususnya untuk antisipasi banjir dan transportasi.
"Itu tanggung jawab DKI, tapi kekuasaannya tetap milik mereka. Itu konsep megapolitannya DKI. Jadi bukan kayak zamannya Bang Yos (Sutiyoso) kekuasaan diambil segala macam ribut dong sekitar. Kalau sekarang nggak, kewajibannya kami ambil kekuasaannya nggak. Selama ada pertanggungjawaban, kita akan bantu," pungkas Ahok. (Gen/Mut)