Liputan6.com, Jakarta - Memasuki bulan kelima di 2015, jumlah lelang baik untuk pengadaan barang dan jasa di Jakarta dirasa sangat lamban. Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus siap-siap diganti kalau kondisi ini tidak berubah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini para SKPD sedang mempersiapkan segala persyaratan lelang untuk diajukan ke Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Lamanya pengajuan lelang, diakibatkan oleh pengadaan yang terpusat di satu tempat.
"Saya yakin 2 minggu depan banyak yang daftar. Tapi akan kita pacu terus SKPD ini supaya kerja keras lagi menyiapkan dokumen lelang itu," kata Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Untuk mengawasi kinerja mereka, para SKPD ini setiap pekannya akan dievaluasi. Kalau tidak juga menunjukan perubahan, anggaran akan dikunci.
"Kalau tidak bisa berjalan akan kita lock, akan kita matikan. Dan nanti akan kita lakukan pengalihan di perubahan," imbuh dia.
Tahun ini, tercatat sedikitnya ada 6.800 kegiatan lelang barang dan jasa. Mantan Walikota Jakarta Pusat itu tidak mau sesumbar soal target pencapaian penyerapan anggaran dari hasil lelang. Kalau tidak kunjung ada perubahan, para SKPD akan diganti.
"Nanti kan semakin dekat semakin kelihatan estimasinya semakin jelas. (Kalau lamban) Ya itu nanti kan ada stoknya yang 70 orang itu. Kalau lamban kita ambil dari stok itu," tutup Saefullah.
Pemprov DKI Jakarta kini memang menggunakan sistem stok PNS. Para PNS eselon II nantinya akan diseleksi dan masuk ke 'gudang pejabat' milik Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka yang ada di gudang langsung bisa menggantikan SKPD yang dinilai buruk tanpa harus mengikuti seleksi ulang. (Ndy/Mut)