Jokowi Diminta Akui Tragedi Trisakti Karena Kesalahan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Setelah melakukan aksi unjuk rasa ‎memperingati 17 tahun peristiwa berdarah Tragedi Trisakti Mei 1998 di depan Istana Kepresidenan, perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti yang melakukan aksi Selasa saing diterima pihak Istana.

Kepada Biro Hukum Sekretariat Negara yang ‎mewakili pihak Istana mengatakan, mahasiswa menuntut kembali pengusutan kasus yang telah menewaskan 4 mahasiswa kampus Trisakti dan pengakuan pemerintah, kalau tragedi Trisakti merupakan kesalahan pemerintah masa lalu.

"Kami menuntut pemerintah untuk mengakui kesalahan dalam tragedi Trisakti bahwa peristiwa itu adalah murni kesalahan pemerintah ketika itu," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas usai bertemu Biro Hukum Sekretariat Negara, di Kantor Kementerian Sekertaris Negara, Selasa 12 Mei 2015.‎

Puri menilai sejauh ini belum ada keseriusan dari pemerintah dalam menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya mendesak pemerintah Jokowi, agar mengusut otak di balik terjadinya tragedi tersebut.

"Setiap tahun kita coba jalur yang sama. Tapi tidak ada tanggapan pemerintah seperti apa. Tahun ini kami sudah berikan tuntutan, tapi belum ada titik terang. ‎Kita sudah coba kejar dengan mengadakan acara di car free day, kita undang, tapi beliau tidak hadir," ucap dia.

Padahal, menurut Puri, saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi berjanji akan menjadikan agenda pnyelesaian kasus Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998, sebagai salah satu programnya di pemerintahan. Karena itu, ia menganggap penuntasan kasus Tragedi Trisakti adalah hutang yang harus dibayarkan pemerintahan Jokowi. ‎

"Kita coba rapor evaluasi satu semester, terutama kasus HAM. Saat kampanye, beliau bilang akan serius menuntaskan kasus HAM termasuk Tragedi Mei. Kami akan terus tagih terus sampai kapan pun. Kami ingin langsung bertemu dengan Presiden tanpa diwakli oleh siapa pun," kata Puri.

Selain mendesak Presiden menuntaskan Tragedi Trisakti, para mahasiswa juga menuntut pemerintah menetapkan 12 Mei atau 21 Mei sebagai Hari Pergerakan Mahasiswa. Mereka pun meminta pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para keluarga korban.

"Kami akan terus kejar sampai Presiden Jokowi mau temui kami. Kami ingin ketemu Presiden untuk mendengar langsung tuntutan kami, dan mendesak Presiden Jokowi segera terbitkan Keppres pengadilan HAM Ad Hoc seperti yang dia janjikan saat kampanye," pungkas Puri. (Rmn)