Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Mantan Dirdik Kejagung: Jaksa Agung Jangan dari Partai Politik

Jaksa Agung adalah jabatan teknis, bukan politis. Karena itu, ia mengimbau agar posisi itu diisi oleh kalangan profesional.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 24 Okt 2015, 14:42 WIB

Diterbitkan 24 Okt 2015, 14:42 WIB

Jaksa Agung M Prasetyo saat dilantik oleh Presiden Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Penyidikan di Jampidsus Kejagung Chairul Imam sangat menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Jaksa Agung dari kader partai politik.

Menurut dia, Jaksa Agung berpotensi mempunyai loyalitas ganda antara hukum dan politik. Netralitasnya juga bisa dipertanyakan sekalipun ‎yang bersangkutan mempunyai latar belakang hukum.

"Dia bisa berpikir saya tidak akan jadi Jaksa Agung tanpa partai saya. Jadi yang kami ragukan sekarang, cuma jangan-jangan loyalitasnya bukan kepada Presiden, tapi kepada parpol yang diutamakan," ujar Chairul dalam diskusi 'Hukum dan Pertaruhan Politik' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Menurut Chairul, Jaksa Agung adalah jabatan teknis, bukan politis. Karena itu, ia mengimbau agar posisi itu diisi oleh kalangan profesional.

"Jaksa Agung ini sangat teknis. Jadi lebih baik yang jadi Jaksa Agung itu orang karier, profesional. Karena dia sudah mengetahui siapa personel kejaksaan yang 'setan' dan 'malaikat'," tutur dia.

Selain itu, seorang Jaksa Agung‎ harus memahami betul anatomi kejaksaan. Sebab, dia merupakan pembuat keputusan di seluruh institusi kejaksaan. Jaksa Agung mempunyai peran sangat penting di institusi penegak hukum yang ada di bawahnya.

"Di Kejaksaan Agung tidak ada politis, yang ada teknis. Satu-satunya decision maker ya Jaksa Agung. ‎Bayangkan kalau dia tidak tahu anatomi Kejaksaan Agung," pungkas Chairul. (Ado/Ron)