Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono meminta Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera membentuk panitia penyelenggara musyawarah nasional (Munas). Sebab menurutnya, saat ini yang masih memiliki legitimasi hukum di partai berlambang pohon beringin tersebut adalah MPG.
"Kami juga harapkan intinya meminta MPG rapat yang mengeluarkan putusan yang jadi acuan, karena satu-satunya badan yang ada hanyalah mahkamah partai," ujar Agung Laksono di kediamannya, Jakarta Timur, Minggu (10/1/2016).
Baca Juga
Agung menjelaskan, pihaknya juga akan mengusulkan kepada MPG sejumlah poin yang akan menjadi agenda dalam Munas nanti. Seperti susunan panitia yang berasal dari kubunya dan kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical.
Advertisement
"Maka kontribusi dalam ikut serta mengurus negara bisa terlaksana munas bersamaa panitia dari kedua kubu, peserta dari kedua kubu. Kalau ada yang sama itu soal lain. Itu usulan kita bagi MPG," imbuh Agung.
Mantan Ketua DPR itu juga ingin Munas yang dilakukan nanti bersifat transparan, akuntabel, sesuai dengan amanat Menkumham, diselesaikan melalui mekanisme internal dan tidak bertentangan dengan AD/ART partai.
Baca Juga
"MPG tentu tidak melupakan alat eksekutor, dia bisa bentuk dewan kepanitiaan atau tim memberikan mandat pada sebuah tim, agar tidak perlu terlalu banyak. Supaya enggak butuh persetujuan banyak orang. Terdiri dari beberapa tokoh, saya siap masuk, tidak juga tidak apa-apa. Nanti tim ini membentuk kepanitiaan," papar dia.
"Panitia harus yang rekam jejak baik, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Tim ini tugasnya membentuk munas, selambatnya 2 bulan," pungkas Agung Laksono.
Senada dengan Agung, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Siswono Yudohusodo juga mendukung rencana munas partainya. Hal ini karena ia prihatin dengan kondisi Golkar saat ini yang belum mendapat pengakuan dari pemerintah akibat terjadinya dualisme kepemimpinan.
"10 kali pemilu, 7 kali juara 1, 3 kali juara 2. Yang masih sah adalah MPG, oleh karena itu kita MPG akan bersidang dan memutuskan munas dalam 2 bulan," jelas Siswono.