Kenapa Proyek Kereta Cepat Harus Ditunda?

Seharusnya pembangunan infrastruktur laut diutamakan untuk menunjang ekonomi masyarakat di pulau-pulau terluar.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 02 Feb 2016, 15:34 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2016, 15:34 WIB
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau pemerintah untuk menunda pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selain karena belum adanya izin dari Kementerian Perhubungan, proyek tersebut juga banyak penolakan dari berbagai pihak, karena transportasi Jakarta-Bandung bisa dilalui menggunakan jalan tol.

"Kalau belum mantap, kalau belum serius, tahan dulu pembangunannya. Kalau mau membangun infrastruktur boleh, tapi saya harap jangan yang kontroversial, " kata Fahri Hamzah di sela-sela diskusi 'Stop Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Fahri mengingatkan, salah satu visi Jokowi adalah membangun poros maritim di Indonesia. Seharusnya pembangunan infrastruktur laut diutamakan untuk menunjang ekonomi masyarakat di pulau-pulau terluar.


"Ingat Pak Jokowi itu poros kemaritimannya, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Indonesia bagian timur itu bagus untuk dibangun poros maritimnya. Misal saja membangun tol bawah laut Jawa-Sumatera‎, orang tidak akan masalah," ujar dia.

"Indonesia timur agak terluka dengan proyek kereta cepat ini‎," sambung Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengaku khawatir jika proyek tersebut nantinya justru tidak menguntungkan bagi pemerintah. Ia mengambil contoh kereta Jakarta-Bandung, sejak selesai dibangun tol Jakarta-Bandung justru sepi peminat.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya