Kemenkes Larang RS Harapan Bunda Kuak Data Penerima Vaksin Palsu

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu bertemu dengan pihak Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Jakarta Timur. Para orangtua menuntut rumah sakit segera mengeluarkan daftar nama pasien penerima vaksin sejak periode 2003-2016.

Menjawab tuntutan itu, Wakil Direktur Bidang Komunikasi RS Harapan Bunda Fida Kholid mengatakan, pihaknya terhitung sejak 18 Juli sudah berada di bawah pengawasan dan penanganan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satgas Penanganan Vaksin Palsu, dan Bareskrim.

Pihak rumah sakit, kata Fida, mendapat arahan untuk tidak mengeluarkan data atau pun statement apa pun terkait kasus itu.

"Untuk data saat ini kami tidak memegang. Sudah diserahkan ke Bareskrim dan Satgas. Sejak 18 Juli telah resmi diambil alih pemerintah. Kami belum diperkenankan menangani sendiri-sendiri oleh Kemenkes. Semua sudah diarahkan," tutur Fida di Kantor Komnas PA, Jakarta Timur, Rabu (3/8/2016).

Fida menjelaskan, kegiatan pemberian vaksin ulang yang sebelumnya dilakukan pada 18 Juli lalu di RS Harapan Bunda juga merupakan kewenangan pemerintah. Pihaknya hanya menyediakan tempat untuk penyelenggaraan agenda itu.

"Kami pernah vaksin ulang 18 Juli itu pun tempatnya saja. Alat dan obat dari pemerintah," kata dia.

Fida pun kembali menyatakan bahwa hanya Kemenkes, Satgas Vaksin Palsu, dan Bareskrim yang memiliki kewenangan merilis nama-nama penerima vaksin. Pihaknya hanya mengikuti arahan dari pemerintah.

"Kalau kami disuruh menunjukkan nama-nama kami tidak bisa. Yang berhak mempublikasikan itu Satgas Penanganan Vaksin Palsu. Mereka berkenan untuk penanganannya satu pintu," ujar Fida.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu August Siregar merasa keberatan dengan pernyataan pihak RS Harapan Bunda. Sebab, sejumlah rumah sakit yang juga terlibat penyebaran vaksin palsu malah sudah merilis nama-nama penerima vaksin di tempatnya masing-masing.

"Elizabeth dan Mutiara Bunda sudah mengeluarkan nama. Dia bilang semua karena pemerintah. Tapi rumah sakit yang lain bisa terbuka. Ini seperti Harapan Bunda lebih hebat dari Presiden," kata August di lokasi yang sama.

August pun menuntut agar pihak RS Harapan Bunda tidak segera memenuhi tuntutan mereka.

"Kalau hanya untuk menampung aspirasi, saya rasa sudah jelas tuntutan kami ada tujuh. Sekarang itu apa yang dari tujuh itu mana yang bisa terealisasikan," August memungkasi.