Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar berbagai pertemuan dengan semua unsur mulai aparat keamanan hingga tokoh politik dan agama. Hal ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 dan pengamanan Pilkada Serentak.
Hari ini, Jokowi mengundang para ulama ke Istana Kepresidenan. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertemuan itu membicarakan seputar unjuk rasa mendesak proses hukum kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok atas dugaan penistaan agama. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan Presiden.
Baca Juga
"Sebenarnya Presiden tidak mengkhawatirkan demo, tapi yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan akan berubah jadi ada anarkisme," ungkap Haedar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Advertisement
Menurut Haedar, permasalahan hukum memang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Proses hukum yang dijalankan dengan baik, kata dia, akan terbukti di pengadilan. Lewat pengadilan, semua masyarakat akan melihat mana yang benar dan yang salah.
"Kalau ditarik politik, SARA, apalagi itu nanti malah merembet ke mana-mana. Maka poin penting dari Presiden, saya tidak akan melakukan intervensi apapun. Dalam kasus ini Presiden serahkan kepada kepolisian memproses secara hukum," lanjut Haedar.
Muhammdiyah, kata Haedar, tidak melarang warganya ikut dalam aksi unjuk rasa itu. Tapi, tidak perlu membawa nama institusi dalam demonstrasi itu. Yang penting akhlak mulia dalam menyampaikan pendapat juga tidak boleh dilupakan.
"Kita imbau demonstrasi tetap elegan, demokratis, berkeadaban, dan harus terhindar dari suasana yang memancing di air keruh," Haedar menegaskan.