Panglima TNI Minta RUU Pemilu Selesai Mei 2017

Panitia khusus RUU Pemilu menggelar rapat kerja dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 14 Des 2016, 07:15 WIB
Diterbitkan 14 Des 2016, 07:15 WIB
20161213-Nurmantyo-JT1
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menggelar rapat kerja dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta agar UU Pemilu dapat disahkan Mei 2017.

"UU (Pemilu) ini Mei 2017 harus sudah di ketok dan jalan. Kalau bisa berjalan, waktunya kan lebih panjang, jadi bisa mengurangi resistensi keamanan," kata Gatot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Desember 2016.

Selain itu, lanjut dia, TNI juga berkomitmen akan bersama dengan Polri menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pemilu mendatang.

"Lainnya nanti bersama Polri, TNI menyiapkan semua pasukan untuk membantu secara penuh," ucap dia.

Sedangkan terkait keamanan, Gatot mengatakan TNI meminta penambahan waktu untuk menyiapkan pasukan pengamanan Pemilu. Karenanya, ia ingin UU Pemilu cepat disahkan oleh DPR.

"Masalah keamanan, suatu keharusan penyelenggaraan Pemilu nanti, yang Pemilu tidak serentak saja perhatian kita cukup tinggi. Kalau serentak akan lebih tinggi lagi. Namun demikian, ada hal yang jadi perhatian. Awalnya 20 bulan, kalau serentak waktu harus tambah mungkin 22 sampai 24 bulan," pungkas Gatot.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad menyebut pada pengamanan Pemilu mendatang, sinergitas antarpenegak hukum harus dimaksimalkan. Ia mengkritisi draf rancangan UU Pemilu yang kurang menjelaskan masalah waktu.

"Ada pasal limitasi waktu. Ada upaya percepatan penanganan perkara agar cepat tuntas dan selesai. Itu positif. Tapi ada beberapa hal yang justru butuh pengaturan, misal sanksi kalau batas waktu tidak terpenuhi. Kemudian juga, adanya kemungkin dari pihak-pihak terkait yang bisa ulur-ulur waktu," papar Noor Rachmad.

Sedangkan DirTipidum Mabes Polri Brigjen Agus Andrianto berkomitmen akan bekerja secara maksimal dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu. Apalagi Polri dalam pengamanan Pemilu memainkan 2 peran sekaligus, yaitu sebagai pengamanan Pemilu dan penindakan pidana saat Pemilu.

"Pengamanan pemilu 2019 nanti akan dilaksanakan sinergitas dengan TNI dan ada bantuan dari Bawaslu," jelas Agus.

Rapat Pansus Pemilu diadakan dalam upaya pengamanan Pemilu 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Pemilu DPR RI Lukman Edy bersama wakilnya Ahmad Riza Patria dan Yandri Susanto. Hadir pula dalam raker tersebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jampidum Noor Rachmad dan DirTipidum Mabes Polri Brigjen Pol Agus Andrianto.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya