Liputan6.com, Jakarta - Jalur politik dipilih Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan serta menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Untuk itu, rencananya mereka akan membuat fraksi di DPR.
Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan, fraksi ini dibentuk secara informal dengan mengumpulkan anggota DPR dari semua partai yang sepaham dengan MUI.
"Bahwa MUI akan membentuk suatu kelompok informal yang anggota-anggotanya terdiri dari para anggota DPR RI, dari semua partai atau fraksi yang ada. Yang orang itu diyakini sepaham dan sependirian dengan MUI, dan memiliki semangat tinggi untuk memajukan NKRI," kata Anwar kepada Liputan6.com, Kamis (27/4/2017).
Advertisement
Hal ini penting dilakukan oleh MUI, lanjut dia, karena banyak undang-undang terutama dalam bidang ekonomi yang tidak sesuai dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Oleh karena itu tugas utama dari fraksi ini adalah, bagaimana caranya supaya DPR RI itu dapat melahirkan undang-undang yang sesuai dengan tujuan dan jati diri bangsa kita. Oleh karena itu setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR, kita harapkan adalah UU yang pro agama," tutur dia.
"Artinya, tidak bertentangan dengan ajaran agama, pro kepada kemanusiaan, pro kepada persatuan, pro kepada kesetiakawanan, pro kepada kebersamaan, pro kepada orang miskin dan pro kepada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa," jelas Anwar.
Ini penting menurut MUI, kata Anwar, rakyat Indonesia maju, bisa hidup dengan rukun dan damai, serta bahagia. Karena itu, bangsa dan negara ini harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan jati dirinya sebagai bangsa.
"Di mana, tunduk dan patuh kepada ajaran agamanya, mengedepankan kesetiakawanan dan kebersamaan, serta berusaha dengan sekuat tenaga untuk tegak dan terciptanya keadilan sosial dan kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa dan setiap orang yang tinggal di dalamnya," kata Anwar.