Djarot: Simpang Susun Semanggi Cepat Rampung Karena Ahok

Menurut Djarot, Ahok sangat cepat dalam mengambil keputusan. Sehingga simpang susun dengan panjang 1,9 kilometer dapat dibiayai tanpa APBD.

oleh Ika Defianti diperbarui 18 Agu 2017, 04:28 WIB
Diterbitkan 18 Agu 2017, 04:28 WIB
PHOTO: Presiden Jokowi Resmikan Simpang Susun Semanggi
Presiden RI, Joko Widodo (keempat dari kiri) memberi salam saat meresmikan Simpang Susun Semanggi di Jakarta, Kamis (17/8). Bersama sejumlah menteri cabinet kerja, Presiden Jokowi meresmikan Simpang Susun Semanggi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sempat menceritakan peran Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam proses pembangunan Simpang Susun Semanggi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Kata Djarot, Ahok sangat cepat dalam mengambil keputusan. Sehingga simpang susun dengan panjang 1,9 kilometer dapat dibiayai menggunakan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Ketika jalan-jalan arteri diserahkan PU ke DKI, yang jadi kajian memang Simpang Susun Semanggi ini. Solusinya maka arus lalu lintas dibuatin jalan melingkar," kata Djarot di Taman Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Agustus 2017 malam.

Tak hanya itu, menurut dia, Ahok juga berani memutuskan lamanya pengerjaan Simpang Susun Semanggi secara rinci.

"Saya mengapresiasi kerjanya Pak Ahok dengan keberanian yang luar biasa dan kecepatan dalam memutuskan. Itu dari 18 bulan jadi 14 bulan," ujar dia.

Djarot menjelaskan pembiayaan melalui ana koefisien lantai bangunan (KLB) dan hitungan pembiayaan mencapai Rp 579 milliar. Tetapi setelah dilakukan penawaran secara terbuka dimenangkan oleh PT Wika dengan biaya Rp 366 milliar.

"Sisanya ini saya sampaikan untuk memperbaiki trotoar Sudirman-Thamrin. Kita perlebar 5-10 meter," jelas Djarot.

Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi meresmikan Simpang Susun Semanggi didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya