DPR Ingatkan Danantara Harus Diawasi Dengan Baik

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengingatkan, pengawasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dilakukan dengan sangat baik.

Sebab, menurut dia, jika tidak diawasi dengan baik maka Danantara bisa jadi akan menjadi monster.

"Saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa atau kita menciptakan monster. Kalau tidak diawasi baik, dia (Danantara) akan menjadi monster ini," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

Menurut dia, pengelolaan Danantara tidak boleh lengah sebab jika tidak akan sangat berbahaya.  "Kalau dia memang mentalnya buruk, ini berbahaya. Kalau mentalnya buruk, pasti berbahaya ini," ucap Danantara.

Namun, lanjutnya, apabila Danantara diawasi dengan baik, maka Danantara dinilai bisa menjadi penyelamat bagi rakyat. 

"Tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kita harapkan integritasnya baik, maka akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin, 24 Februari 2025.

Salah satu tujuan dibentuknya institusi ini adalah diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambius 8%. Nilai total aset yang akan dikelola Danantara pun sangat masif, yaitu sekitar USD900 miliar atau sekitar Rp14.680 triliun (1USD=Rp16.310).

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya mengatakan, pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent).

Putu mengingatkan, kepada Pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi.

"Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” kata Putu, di Jakara (24/2/2025).

Putu menilai bahwa dana masif yang dikelola oleh Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.

Menurut dia, hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatrikan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” jelas Putu.

Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga menghimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.

Dia menuturkan, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” tutup Putu.