Jokowi: Jangan Sampai Ada Gesekan Antarsuku

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar masyarakat Indonesia hidup rukun, meskipun berbeda suku dan bahasa. Dia mengingatkan, jangan sampai ada gesekan antarsuku, sebab Indonesia negara dengan jumlah suku terbanyak.

"Indonesia kuat kalau kita semuanya merasa bersaudara, bersaudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai ada gesekan antarkampung, gesekan antarsuku, jangan sampai," kata Jokowi saat menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi di Brani Weten, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (2/11/2017).

Jokowi mengatakan tidak mudah untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam dan memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta. Apalagi, Indonesia juga memiliki 714 suku, beragam adat istiadat, serta bahasa yang berbeda.

"Tapi sekali lagi dengan 250 juta penduduk Indonesia untuk menyatukan itu memang tidak gampang, 714 suku itu tidak gampang, menyatukan berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa tidak mudah (disatukan)," ucap Jokowi.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin, meskipun memiliki 714 suku, Indonesia masih hidup rukun dan tidak ada perpecahan menyangkut adat, suku, atau agama.

"Kalau tidak rukun tidak bisa bayangkan kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ukhuwah kita, persaudaraan kita, alhamdulillah pada keadaan yang sangat baik," Jokowi menandaskan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyerahkan surat keputusan (SK) yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses petani Probolinggo, Jawa Timur.

Presiden mengimbau agar lahan yang diberikan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan dengan menanam berbagai tanaman.

"Ya, saya ingin ingatkan kembali supaya lahan yang sudah diberikan betul-betul dimanfaatkan, kita tanam dengan tanaman yang jelas. Silakan mau nanam padi, jagung, tebu, dan lain-lain," ujar Jokowi.

Pada kesempatan ini, Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.