Idrus Marham: Pertemuan dengan Jokowi Bukan Intervensi Ketua Umum

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan jajaran Golkar dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan bentuk intervensi.

Dia mengatakan pertemuan bersama Jokowi adalah konsekuensi dari Partai Golkar yang mendukungan sejak rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2016.

"Saya ingin buka saja. Saya ketemu Jokowi bukan hanya sekali dua kali, lalu untuk apa ketemu, ini adalah konsekuensi telah mendukung pemerintahan," kata Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2017).

Idrus menyatakan, Golkar sudah menyatakan untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Sehingga pertemuan pengurus Golkar dengan Jokowi merupakan hal lumrah.

"Kalau yang paling monumental dari pertemuan saya dengan beliau, kata beliau, Golkar telah mendukung saya maka sangat tidak etis jika Golkar semakin terpuruk dan terpecah belah. Jadi kalau menanyakan ada intervensi, tidak," papar dia.

Idrus menyatakan, Jokowi telah menyerahkan persoalan Ketua Umum Golkar diselesaikan secara internal.

"Apalagi Pak jokowi jelas mengatakan persoalan ketum adalah persoalan Golkar," jelas Idrus Marham.

Nusron Wahid meyakini pemilihan Ketua Umum Partai Golkar akan dilakukan aklamasi. Partai berlambang beringin itu menargetkan Munaslub digelar Desember ini.

"Kalau bicara masalah ketua umum, saya yakin dan Insya Allah lihat dari angin DPD I dan DPD II kita berharap pemilihannya bisa aklamasi," jelas Nusron.

Selain Airlangga, Plt Ketum Golkar Idrus Marham, putri mantan presiden Soeharto, Titiek Soeharto, dan Ketua Badan Anggaran DPR  Azis Syamsuddin juga dikabarkan siap bertarung untuk menduduki posisi Ketua Umum.

"Kalau sampai hari ini Pak Airlangga Hartarto, bisa aklamasi. 90 persen Insya Allah akan terpilih secara aklamasi. sedang proses menuju ke sana," ucap Nusron.

Menurut Kepala BNP2TKI itu, sosok Airlangga kini sangat dibutuhkan untuk memimpin di partai beringin itu setelah Setya Novanto ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Selain itu, akseptabilitas Airlangga juga dapat diterima oleh semua faksi.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini: