Rapim Perdana, Ketua DPR Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Februari

Rapim perdana yang dipimpin Ketua DPR baru Bambang Soesatyo juga membahas masalah kesehatan di Papua.

oleh Andrie Harianto diperbarui 26 Jan 2018, 03:19 WIB
Diterbitkan 26 Jan 2018, 03:19 WIB
Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat sesi foto usai terpilih sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1). Bambang resmi menjadi Ketua DPR dengan masa jabatan 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo mengadakan rapat pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018). Agenda pertemuan membahas hal-hal krusial di DPR.

Seluruh wakil ketua DPR hadir dalam rapim itu. Yakni Fadli Zon yang membidangi urusan politik dan keamanan, Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan), serta Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan).

"Ini merupakan rapat pimpinan pertama sejak saya menjabat ketua DPR. Rapim baru bisa dilakukan sekarang karena menunggu pimpinan lain berada di Jakarta," ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu.

Ia menjelaskan, rapim membicarakan perkembangan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. Salah satunya adalah RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang substansi dan pasal-pasalnya sudah disetujui pemerintah.

"Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari depan," sebutnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, rapim juga membahas penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pimpinan DPR sepakat menggalang bantuan dari anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.

"Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua," Bamsoet berujar.

 

 

 

Pertemuan Informal

Ada hal lain yang juga disepakati rapim, yakni tradisi pertemuan informal sembari makan siang setiap Selasa. Sedangkan untuk pertemuan informal dengan semua ketua komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan digelar rutin sebulan sekali.

"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," Bamsoet menjelaskan.

Ia menilai pendekatan informal selama ini lebih efektif. Karena itu, forum semacam itu akan diintensifkan ke depan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya