Sekjen Kemendagri: Jangan Berpikir Camat di Perbatasan Dipinggirkan Bupati

Liputan6.com, Jakarta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, camat yang berada di kawasan perbatasan negara punya peran penting. Dia pun meminta agar tak ada pikiran para camat tersebut dipinggirkan oleh para bupati.

"Berbahagialah camat di perbatasan negara, jangan berpikir camat-camat yang di perbatasan negara, camat-camat yang dipinggirkan bupati," katanya sebelum membuka Rapat Koordinasi Camat di Kawasan Perbatasan Negara di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menuturkan, Camat yang hadir dengan total 187 itu mempunyai peran penting. Sebab, camat di perbatasan berbeda dengan di daerah lain.

"Karena camat di perbatasan negara harus memahami wilayahnya, teritorialnya dengan negara tetangga, kemudian juga upaya pengembangan kawasan, perekonomian, perdagangan, dan pentingnya menjaga untuk hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkap Hadi.

Dia menuturkan, memang ada perhatian khusus bagi para camat di kawasan perbatasan negara yakni adanya kewenangan tambahan.

"Perhatian khusus itu artinya diberikan kewenangan tambahan yang lain. Kemudian untuk kriteria juga harus diberikan bimbingan teknis, apakah itu kaitannya hukum internasional, apakah kaitannya pemahaman pos lintas batas negara, kemudian juga kaitannya dengan antisipasi kerawanan di perbatasan," jelas Hadi.

Sementara itu, Plt Sekretaris BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Widodo Sigit mengatakan, Rakor hari ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada camat di kawasan perbatasan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan negara.

"Serta peningkatan pemahaman camat perbatasan dalam merespons isu-isu strategis dan permasalahan berdasarkan kondisi elsisting kawasan perbatasan negara" jelas Sigit.

Dia mengatakan, nantinya camat akan melakukan diskusi sejumlah masalah. Yang pertama membahas perencanaan dan penganggaran pengelolaan perbatasan negara yang bersumber dari APBD.

"Peningkatan kapasitas dan peran camat dalam mendukung pengelolaan lintas batas negara di kawasan perbatasan darat dan laut dan penguatan kelembagaan pemerintahan kecamatan dan pembangunan di kawasan perbatasan. Diharapkan ke depan pasca rakor camat, dapat meningkatkan koordinasi yang baik antar OPD di daerah maupun antar pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan perbatasan negara," katanya.