Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

Jerat Idrus Marham, KPK Dinilai Gunakan Pasal Karet

Menurut Maqdir, mestinya tidak ada ketentuan dari Undang-undang yang bisa menjerat secara pribadi bila Idrus disangkakan lantaran sebagai sekjen partai.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Sep 2018, 14:15 WIB

Diterbitkan 01 Sep 2018, 14:15 WIB

Keluar KPK, Idrus Marham Kenakan Rompi Tanahan

Mantan Mensos Idrus Marham mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8). Idrus Marham resmi ditahan untuk mempermudah penyidikan terkait kasus suap Rp 4,8 miliar proyek PLTU Riau-1. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Advokat Senior Maqdir Ismail memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pasal karet dalam menjerat mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Kader Partai Golkar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK atas kasus korupsi suap PLTU Riau-1.

"Sampai sekarang saya belum tahu Pak Idrus dianggap tersangkut sejak kapan? Pasal itu, hanya bisa digunakan ke penyelenggara negara. Proyek ini sejak kapan ya? 2015. Beliau jadi penyelenggara negara kalau saya tidak keliru Maret atau April atau Februari 2018. Harusnya dilihat itu," kata Maqdir dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

Menelisik Masa Depan dan Harapan Bangsa dalam 'Anagata Indonesia'

Dia menerangkan, mestinya tidak ada ketentuan dari Undang-undang yang bisa menjerat secara pribadi bila Idrus Marham disangkakan lantaran sebagai sekjen partai.

"Kalau kita kembali ke belakang, baca keterangan KPK dan Idrus, ini lebih berpangkal pada adanya janji untuk memberikan hadiah kepada Eni atau melalui Eni dengan proyek di Riau," terang dia.

Menurutnya, yang jadi permasalahan ialah soal pidana hukum korupsi yang disangkakan ke Idrus yakni Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Tipikor karena hadiah yang dilarang atau janji. Karena, menurutnya, segala janji ke penyelenggara negara dalam pikiran bisa dikenakan pasal tersebut.

"Pasal karet ini begitu banyak digunakan untuk menjerat penyelenggara negara. Pihak KPK sejak perkara Irman Gusman atau Presiden PKS kan ditarik ke arah itu trading influence. Kalau Idrus apa masuk ke trading influence atau memang ada janji-janji yang sudah diberikan lebih dulu kepada beliau atau ke Bu Eni karena yang disangkakan Pasal 56 juga adalah orang yang memberikan bantuan," pungkas dia.

Seperti diketahui, Idrus dijerat oleh KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) kel KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 11 UU Tipikor berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Tetapkan 3 Tersangka

Mantan Mensos dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tiba untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Jakarta, Jumat (31/8). Idrus Marham diperiksa sebagai tersangka kasus menerima suap Rp 4,8 miliar proyek PLTU Riau-1. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sementara Pasal 12 UU Tipikor berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Reporter: Nur Habibie

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓