Tak Tutup Foodcourt di Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Inginkan Pemilik Urus Izin

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pemprov tidak akan langsung menutup foodcourt di Pantai Maju atau Pulau D reklamasi, Jakarta Utara.

oleh Ika Defianti diperbarui 13 Feb 2019, 06:20 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2019, 06:20 WIB
Food Street Kawasan Pantai Maju
Orang-orang mengunjungi area Food Street di Pulau D reklamasi atau Pantai Maju, Jakarta, Selasa (29/1). Food Street yang buka akhir tahun 2018 ini cukup diminati lantaran setiap malam ramai oleh masyarakat yang berkunjung (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pemprov tidak akan langsung menutup foodcourt di Pantai Maju atau Pulau D reklamasi, Jakarta Utara. Pemprov, lanjut dia, masih memberi kesempatan kepada pemilik foodcourt untuk mengurus perizinan.

"Tidak (langsung ditutup) dong. Kita akan imbau mengurus izin," kata Yani di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Februari 2019.

Dia menjelaskan, pengusaha haruslah menaati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Satpol PP akan memberikan peringatan kepada pemilik foodcourt di pulau reklamasi untuk menyelesaikan perizinannya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

"Nanti saya pastikan dulu apakah itu ada izinnya atau tidak. Yang jelas kebijakan gubernur saya akan amankan," Yani menjelaskan soal penertiban foodcourt di pulau reklamasi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kata Anies

Food Street Kawasan Pantai Maju
Pengunjung berada di area Food Street di Pulau D reklamasi atau Pantai Maju, Jakarta, Selasa (29/1). Tidak hanya menyajikan makanan, pengunjung juga bisa menikmati alunan musik nan syahdu yang disajikan sepanjang malam. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kawasan bisnis Food Street di Pulau D Reklamasi atau Pantai Maju Jakarta Utara tidak berizin, hal itu diketahui dari laporan anak buahnya.

"Menurut mereka tidak ada izin," kata Anies di kawasan Monas, Senin (11/2/2019).

Anies menyebut seharusnya keberadaan 'warung' di Pulau Reklamasi itu sudah ditertibkan petugas.

"Harusnya sudah ditertibkan," ujar Anies.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya