Gerindra Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Proyek Komersil

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade meminta, kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan secara matang rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke wilayah lain. Menurut Andre, butuh biaya besar untuk memindahkan Ibu Kota.

"Dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun," kata Andre dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Andre mengatakan, proyek pemindahan Ibu Kota bukan merupakan proyek komersil. Ia pun tak sepakat apabila pembiayaan untuk memindahkan Ibu Kota dibebankan ke BUMN.

"Karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," kata Andre.

Andre berpendapat, sebaiknya pemerintah tidak memaksakan rencana pemindahan Ibu Kota dalam waktu dekat. Termasuk, jika pemerintah belum siap dari sisi pendanaan untuk membiayani rencana tersebut.

Menurutu Andre, opsi meminjam dana ke negara lain sebaiknya tidak dilakukan. Lebih baik, kata dia, pemerintah fokus meningkatkan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat," tutup anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan tersebut rencananya akan dimulai pada 2021 mendatang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian pengembangan jangka panjang ibu kota baru telah disusun hingga tahun 2045.

Dia menyebutkan pusat pemerintahan di ibu kota baru akan dimulai dari lahan seluas 2.000 hektar. Pembangunan tahap awalnya akan dimulai pada 2021-2024.

"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare, itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk istana, DPR, MA, MK, yang lainnya," kata dia dalam acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara, di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Oleh karena itu dia memaparkan pembangunan tahap awal di ibu kota baru adalah berupa gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor pejabat negara, termasuk taman budaya dan botanical garden sebagai zona hijau.

Tahap selanjutnya akan berlangsung pada 2025-2029. Dimana pada 2029 luas ibu kota diperkirakan telah berkembang dan meluas menjadi 40 ribu hektare.

Pada tahap kedua tersebut mulai dibangun rumah bagi para ASN, TNI/Polri, serta fasilitas penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, universitas, science and technic park, high tech and clean industries, R&D center, hingga sport center.

"Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, luat, udara di daerah sekitar ibu kota baru," ujarnya.

Tahap terakhir yaitu 2030-2045. Pada saat itu, luas ibu kota diperkirakan telah mencapai 200 ribu hektare atau lebih. Dengan fokus pembangunan yang lebih luas seperti taman nasional, konservasi orangutan, dan klaster permukiman non ASN.

Dengan demikian, dia optimis ibu kota baru ini akan tumbuh menjadi sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi.

"Jadi sangat mungkin, apalagi melihat penduduk Indonesia yang jelas besar, maka kota ini tidak dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yang 1,5 juta orang kira-kira," tutupnya.