Sekwan DKI Tak Masalah Ada Anggota Dewan Tolak Pin Emas

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi atau anggota di DPRD yang menolak pin emas untuk anggota dewan. Termasuk PSI Jakarta yabg sudah menegaskan menolak pin emas untuk anggota dewan.

Yuliadi menyatakan, pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut untuk sewaktu-waktu ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.

"Eggak masalah, nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita enggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan," kata Yuliadi ketika dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Terkait rencana PSI yang akan membuat pin sendiri, Yuliadi mengatakan tidak ada larangan hal tersebut.

"Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah," ucap Yuliadi.

Yuliadi mengklaim, pembuatan replika pin emas anggota dewan tak mudah dijumpai. Berbeda halnya dengan dengan pin anggota Korpri PNS. 

"Pin itu (emas) enggak ada yang bikin. Nggak kayak pin Korpri, di pinggir jalan juga banyak di toko-toko," kata dia.

Diketahui, anggota DPRD DKI selain mendapatkan dua pin emas 5 dan 7 karat, anggota dewan akan mendapatkan jas. Kelengkapan itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seluruh anggota Dewan takni 106 anggota dewan akan mendapatkan pin emas setelah mereka dilantik pada 26 Agustus 2019. Semua anggota dewan mendapatkan terkasuk anggota petahana.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran pin emas ini yang dinilai terlalu besar. Padahal, masih banyak kebutuhan prioritas warga DKI Jakarta yang harus jadi perhatian.

"Kami menolak adanya penganggaran dan kami nanti secara teknis terutama saya siap mengembalikan pin emas tersebut," jelas Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, August Hamonangan saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

"Itu bukan sebagai bentuk yang layak kami terima. Selain masih banyak warga DKI yang belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana layaknya. Kami juga harus menunjukkan dulu gimana kinerja kami dan emas bukanlah suatu bentuk penghargaan kepada kami. Kami perlu prestasi emas. Jadi bukan pinnya yang emas," lanjutnya.

August mengatakan, di tata tertib anggota DPRD, pin tersebut memang berfungsi sebagai tanda pengenal. Namun menurutnya, pin tak harus terbuat dari emas, tapi ada bahan lain seperti kuningan yang harganya lebih murah.

"Alangkah baiknya menurut kami tidak dibuat dari emas karena itu sama dengan pemborosan, sama dengan kita menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang mewah tapi ternyata warga DKI belum mendapatkan pelayanan sebagaimana layaknya," tuturnya.

Jika anggaran pin emas tetap dipertahankan, PSI akan tetap menolak. Sebagai tanda pengenal, pihaknya akan membuat pin sendiri dari bahan kuningan yang mirip emas.

"Jadi intinya yang mau diambil adalah kami tidak mau membebankan uang rakyat, uang warga khususnya untuk membuat sesuatu yang menurut kami itu belum pantas kami terima karena kami juga belum berprestasi. Dan kami juga menganggap itu suatu pemborosan," ujar August.