Pilpres AS 2024: Donald Trump dan Kamala Harris Sama-sama Catat Sejarah kalau Menang

KPK Panggil Deddy Mizwar Terkait Kasus Meikarta

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, Deddy Mizwar akan diperiksa untuk melengkapi berkas Sekda nonaktif Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 23 Agu 2019, 10:31 WIB

Diterbitkan 23 Agu 2019, 10:31 WIB

KPK Tetapkan Korporasi Jadi Tersangka TPPU Kasus Bupati Kebumen

Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait kasus suap izin pembangunan Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, Deddy Mizwar akan diperiksa untuk melengkapi berkas Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK," tutur Febri dalam keterangannya, Jumat (23/8/2019).

Febri menyebut, selain Deddy Mizwar pihaknya juga memanggil dua saksi lain untuk tersangka Iwa Karniwa. Mereka adalah Support Service Project Management PT Lippo Cikarang, Edi Triyanto dan Staf Perizinan PT Lippo Cikarang, Satriyadi.

Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pasal yang Menjerat Sekda Jabar

KPK Tetapkan Komisi V DPR RI Yudi Widiana Tersangka TPPU

Jubir KPK Febri Diansyah saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Dugaan TPPU Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia terkait proyek pembangunan ruas jalan pada Kementerian PUPR di daerah Maluku dan Maluku Utara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Iwa menerima uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili.

Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Iwa, KPK juga menetapkan tersangka pihak swasta yaitu Bortholomeus Toto yang tercatat sebagai mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang.

Lanjutkan Membaca ↓