Tokoh Muda Papua Sepakat Beri Ruang ke Pemerintah Selesaikan Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Tokoh muda asli Papua, Samuel Tabuni sepakat untuk memberikan ruang kepada pemerintah untuk mendinginkan suasana bersama. Hal ini dilakukan guna menyelesaikan konflik berkecamuk di Bumi Cendrawasih.

Dia juga mendorong kepada kelompok muda Papua untuk dapat percaya apa yang dilakukan pemerintah adalah sesuatu yang baik untuk kesejahteraan mereka di masa depan.

"Saya sepakat dengan bapak menteri saat ini cooling down, saya minta teman-teman Papua terutama generasi muda untuk beri ruang pemerintah, beri waktu, dan tempat terus hadirkan semua tokoh kita untuk melihat masa depan kita," kata Samuel saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Samuel menilai, dengan cara ini, pemerintah dan masyarakat Papua bisa bersinergi dalam menentukan nasib di Tanah Papua. Dia meminta kepada pemerintah dan warga Papua yang demonstrasi saat ini untuk lebih memikirkan dampak yang terjadi bila kekisruhan terus berkecamuk.

"Kita yang akan menentukan, kita yang akan merasakan nasib kita di tanah Papua ini. Hari ini kita sibuk demo di Jayapura, di Manokwari, tapi orang pertama yang menjadi korban ini kita belum pernah dibahas lagi," papar dia.

Samuel juga meminta kepada pemerintah untuk bisa melihat titik mana saja yang masih membutuhkan penjagaan militer dan tidak. Sebab dia meyakini, beberapa wilayah di Papua sudah kondusif sehingga tak perlu dicemaskan jika pemerintah menarik pasukannya.

"Jadi saya minta bapak Menko, sudah disampaikan akan bentuk tim, pasukan mana yang akan kita nanti tempatkan dan yang mana yang harus ditarik," Samuel menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan berbagai tokoh dari Papua untuk mencari solusi meredam kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Papua. Wiranto mengaku menyesal telah terjadi kerusuhan dan perusakan akibat ucapan-ucapan yang tak pantas.

"Sehingga terjadi demonstrasi, lalu ditunggangi orang tak tanggunggjawab sehingga anarkis. Kalau dibiarkan terjadi kebencian-kebencian, sehingga masyarakat yang rugi," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Wiranto mengatakan, tuntutan masyarakat Papua sebenarnya sudah dipenuhi. Yaitu melakukan penegakan hukum kepada pihak yang memicu panasnya situasi.

Misalnya, kata Wiranto, di Jawa Timur, proses hukum sudah dilakukan untuk 5 anggota militer. Di mana mereka sudah diskors.

"Termasuk Danramil dan Babinsa, masuk ke tahap selanjutnya. Sedangkan 3 lainnya jadi saksi," kata Wiranto.

Sementara, kata dia, dari masyarakat sipil juga sudah tangani Polda Jatim. Mereka di sangka melanggar UU ITE dan penghasutan.

"Sementara di Papua yang lakukan tindakan anarkis harus dihukum. Kami menjamin tidak ada yang lolos dari jeratan hukum yang melanggar hukum," ujar dia.