Wacana Ibu Kota Jabar Pindah, Bupati Bogor Pilih Mekarkan Bogor Raya

Liputan6.com, Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana memindahkan ibu kota Jawa Barat. Ini karena Kota Bandung dinilai sudah kurang cocok menopang pusat pemerintahan Jawa Barat.

Menanggapi rencana pemindahan ibu kota Jabar itu, Bupati Bogor Ade Munawaroh mengaku tidak tertarik untuk ikut membahasnya. Seandainya Kabupaten Bogor masuk menjadi salah satu wilayah yang berpotensi sebagai ibu kota Jabar, politisi PPP ini akan menolaknya.

Adik mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin ini justru lebih menginginkan wilayahnya mekar dan menjadi Provinsi Bogor Raya.

"Kalau jadi provinsi oke sih, tapi kalau jadi ibu kota Jabar, entar aja deh," ujar Ade usai peletakan batu pertama pembangunan taman di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat (29/8/2019).

Pembentukan Provinsi Bogor Raya sebetulnya sudah diwacanakan sejak era Bupati Bogor Rahmat Yasin, sekitar tahun 2012 silam. Salah satunya dengan ditandainya persetujuan pemekaran Bogor Barat.

Namun rencana itu kandas setelah Rahmat dipenjara lantaran terjerat kasus suap, setelah dirinya menjabat sebagai bupati periode kedua.

Kemudian rencana Provinsi Bogor Raya kembali mencuat melalui pernyataan yang dilontarkan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Bima Arya kemudianmenyampaikan rencana tersebut kepada Bupati Bogor. Ade pun langsung menyambut baik rencana Provinsi Bogor Raya Yasin.

"Ibu Bupati menyampaikan kepada saya, bahwa dari dulu sebenarnya ada wacana Provinsi Bogor Raya. Ini disuarakan oleh Pak Rahmat Yasin (RY), bupati sebelumnya waktu itu. Memang ada logikanya juga disitu. Tapi berkembanglah kemudian seolah-olah yang mengajukan wacana itu saya," ujar Bima.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meskipun rencana itu banyak ditolak mulai dari menteri hingga kepala daerah seperti Depok dan Bekasi, baik Ade maupun Bima tetap akan mengkaji rencana Provinsi Bogor Raya dengan menggandeng IPB University.

"Kajian diperkirakan selesai akhir Desember 2019. Tapi pembentukan provinsi yang juga harus mendapat persetujuan provinsi induk dan dewan ini hanya salah satu opsi saja," terang Bima.