Pilih Cawagub DKI, Fraksi PSI Punya Kriteria Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan, partainya memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta nanti. Kriteria itu pun sesuai dengan prinsip partainya yang antitindakan korupsi dan masalah intoleransi.

"Nah itu dua hal yang menjadi kriteria utama, dan kita dari internal fraksi sendiri sedang menggodok kriteria-kriteria lainnya. Seperti misalnya pengalaman birokrasi, bahkan komitmen terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya," kata Idris di Kantor Liputan6.com, Gondangdia, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia menegaskan, proses pemilihan wagub seharusnya terbuka dan dapat mengenalkan siapa sosok cawagub itu sendiri. Yakni seperti rekam jejaknya dan pandangan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini karena wakil gubernur nantinya harus bisa mendorong program-program strategis dari pemerintah daerah dan gubernurnya sendiri.

Saat ini, dua nama cawagub yang sudah disetujui DPRD DKI yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami mendorong prosesnya harus terbuka, terus juga kita dorong agar prosesnya bisa disegerakan, artinya tapi bukan dia terburu-buru, karena ada banyak PR lainnya yang harus kita lakukan," tutur Idris. 

"Mungkin di akhir bulan nanti kita sudah bisa mulai (pemilihan wagub) ketika sudah ada pemimpin definitif, sudah ada kelengkapan dewan, kita bisa mendorong untuk terjadinya proses-proses pembahasan," Idris mengakhiri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan bahwa proses pemilihan wagub harus transparan kepada publik. Hal ini guna menghindari terjadinya politik transaksional di belakang layar.

Karena itu, Rian mengatakan partainya pun bersedia menjadi fasilitator untuk uji publik secara terbuka. Sebab, dia menilai publik Ibu Kota belum mendapat penjelasan tentang siapa cawagub mereka, serta apa pencapaian dan gagasannya.

"Demi kepentingan warga DKI kami siap kapan pun. Yang penting kasih tahu saja sehari sebelumnya, jangan mendadak," kata Rian di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Sementara Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan, ruangan yang dibutuhkan untuk melakukan debat publik pun tidak perlu besar. Debat juga bisa dilakukan dengan cara live streaming agar praktis dan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Yang penting, ujar Michael, debat tersebut dapat memaparkan ide dan gagasan kedua cawagub DKI Jakarta. Dia pun meminta partai pengusung cawagub, yakni PKS, untuk menekankan pentingnya transparansi.

"Saya kira dimulai dari partai pengusung dulu. Begitu partai pengusung sudah jelas paparannya, kita juga ingin DPRD ada tata tertib yang jelas supaya jangan sampai keputusan itu nggak ada prosesnya," ucap Michael.