Saran Harris Azhar untuk Mahfud Md yang Ingin Hidupkan Lagi KKR

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md, berniat menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Harris Azhar mengatakan, Mahfud harus banyak belajar dari kegagalan pemerintahan sebelumnya.

"Saya punya banyak catatan untuk Pak Mahfud. Satu, penanganan pelanggaran HAM yang berat. Pak Mahfud harus belajar pada kegagalan pada periode-periode yang lain. Harus lihat kegagalan Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjadi Menko. Dan 5 tahun yang lalu, menurut saya LBP, yang lebih maju ketimbang Tedjo dan Wiranto," ucap Harris di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Dia menyarankan Menko Polhukam, melihat apa yang sudah dilakukan di pemerintahan sebelum Jokowi. Karena, KKR adalah manifestasi dari satu prinsip negara ingin menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.

Dimana, lanjut Harris, harus mengedepankan hak korban, yakni mendapatkan keadilan, kebenaran, pemulihan dan mendapatkan kepuasan dan jaminan ketidakberulangan. 

"Dari situ, harusnya diturunkan dalam bentuk, misalnya satu bentuk pengakuan negara. Ada instrumennya yang tegas. Enggak perlu undang-undang. Bisa juga Keppres. Nah Keppres ini sesuai dengan agenda RPJMN. Keppres ini harus punya legalisasi, punya ikatan yang kuat. Keppres adalah manifestasi negara mengakui punya tanggung jawab dan akan mengambil tindakan. Tindakannya tidak perlu terburu-buru," jelas Harris.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurutnya, tak mudah untuk menyelesaikan. Pasalnya, persoalan terlalu berat dan dibiarkan terlalu lama, sehingga bekasnya cukup dalam.

"Untuk itu harus dibangun proses healing, bahkan healing bangsa. Membuat orang berpartisipasi. Membuat orang yang dikorbankan, keluarga korban berpartisipasi. Dan akan membangun kepuasan mereka," jelas Harris.

Dari sanalah, masih kata dia, negara harus mengakui bertanggung jawab, kemudian membentuk tim.

"Jadi membentuk tim untuk menggambarkan hak korban yang tadi itu," kata Harris.

Namun, masalahnya, sejauh mana Mahfud Md bisa meyakinkan Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tersebut. Karena banyak nama seperti Prabowo Subianto, kemudian Wiranto dan lainnya.

"Jadi negara harus mengakui harus bertanggung jawab, menyusun mekanisme ruang dan menggambarkan tim yang mementingkan hak korban. Disaat bersamaan harus meyakinkan secara politik bahwa ini upaya memperbaiki bangsa," pungkasnya.