Bayar SPP Pakai Gopay, Mendikbud: Saya Juga Kaget Dapat Berita Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI. Dalam rapat tersebut Komisi X meminta soal pembayaran biaya SPP lewat fitur GoBills di Aplikasi.

Permintaan klarifikasi tersebut disampaikan oleh Pimpinan Rapat, sekaligus Ketua Komisi X Syaiful Huda ketika memulai rapat. Diharapkan momen rapat juga menjadi bagi Mendikbud secara resmi isu-isu yang muncul, termasuk soal pembayaran biaya SPP GoPay.

"Mohon dijelaskan Mas Menteri. Ruangan ini, juga menjadi tempat Mas Menteri memberikan jawaban yang resmi," ungkapnya, di ruang rapat Komisi X, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Menanggapi permintaan tersebut, Nadiem pun angkat suara serta menjelaskan pembayaran biaya SPP sekolah lewat platform digital. Termasuk lewat fitur GoBills di aplikasi Gojek.

Nadiem mengaku terkejut bahwa kabar tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan dirinya. Mengingat dirinya pernah menjabat sebagai CEO Gojek.

"Saya pun dapat berita ini kaget langsung dari handphone saya. Kenapa ini menjadi suatu isu? Jadi saya harus mengetahui sebenarnya apa yang terjadi?" katanya.

Nadiem pun menegaskan dirinya memiliki integritas. Dalam arti pembayaran biaya SPP lewat platform digital tersebut tidak ada kaitannya dengan status dirinya sebagai pendiri dan CEO Gojek.

"Ada tiga hal yang harga mati dengan saya sebagai individu. Nomor satu adalah NKRI, nomor dua Pancasila, dan nomor 3 adalah integritas. Itu adalah satu hal yang selalu saya tidak pernah meragukan diri saya dan orang-orang tidak pernah meragukan integritas saya," tegasnya.

"Makanya kalau ada komen-komen sepertu itu saya ekstra jengkel. Karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," imbuhnya.

Dia menjelaskan, bahwa hadirnya fitur GoBills merupakan salah satu bentuk persaingan biasa antara para pemain dompet digital. Hal tersebut murni langkah bisnis Gojek yang tidak ada kaitannya dengan dirinya.

"Memang kompetisi bebas antara semua dompet digital di indonesia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," papar Nadiem Makarim.

Sekolah, kata dia, bebas memilih platform dompet digital yang ada saat ini. Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing sekolah. "Semua bisa menerima apapun, mau itu Gopay, mau itu OVO, mau itu LinkAja, mau itu Dana. dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant, mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan dan lainnya," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Nadiem juga menjamin bahwa sebagai pejabat pemerintah, tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

"Saya sudah melepaskan semua kewenangan semua posisi dan itu mohon ditanya langsung kepada perusahaanya karena saya berdedikasi diri, mencoba menyempurnakan sistem pendidikan," tegas dia.

Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan soal pembayaran biaya SPP lewat platform digital. Artinya sekolah bebas memilih metode pembayaran biaya sekolahnya.

"Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa mau dia dompet digital apa dia menggunakan. Bayangkan kalau misalnya anggota-anggota di Komisi X itu kalau menggunakan gofood itu artinya ada conflict kepentingan dengan saya," terang dia.

"Tapi ya enggak apa ini namanya demokrasi dan di demokrasi kita harus selalu mempertanggungjawabkan kritik apapun di masyarakat dan karena itu saya menjawab hari ini. Semoga ini sudah menuntaskan isu ini," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com