Ketimbang Lockdown, Sosiolog UI Sarankan Indonesia Tiru Korsel Tangani Covid-19

Menurut dia, lockdown untuk negara kepulauan seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa sulit dilakukan.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 20 Mar 2020, 15:06 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2020, 15:06 WIB
20170130-Diminta Jadi Pansel Penasihat, Sejumlah Tokoh Datangi Gedung KPK-Jakarta
Sosiolog Imam Prasodjo mengacungkan jempol sambil meninggalkan gedung KPK usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Jakarta, Senin (30/1). Imam Prasodjo diminta KPK menjadi panitia seleksi pemilihan penasihat KPK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo menanggapi cara pencegahan virus Corona atau Covid-19 di tengah masyarakat. Polemik yang berkembang adalah tentang langkah pemerintah yang menolak opsi lockdown yang di beberapa negara diterapkan.

Menurut pandangannya, lockdown untuk negara kepulauan seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa sulit dilakukan. Karena itu, Imam lebih menyarankan cara yang dapat ditempuh bila mencontoh negara tetangga adalah dengan mengikuti Korea Selatan.

"Indonesia ini kepulauan, kalau lockdown itu model negaranya tersentralisasi. Jadi, cara paling mungkin adalah seperti di Korea Selatan, dengan rapid test," kata Imam saat jumpa pers di Kantor BNPB Jakarta, JUmat (20/3/2020).

Namun sampai saat ini, lanjut Imam, sambil menunggu pemerintah menyiapkan skema rapid test yang baik dan terkoordinasi, alangkah baiknya bila masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masing-masing dengan mengikuti betul arahan social distancing atau menjaga jarak di muka umum.

"Jangan rapat-rapat, seperti kalau salat jangan dempetan dulu safnya, ini tanggung jawab bersama, bukan memaksa," kata Imam.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sosialisasi Social Distancing

Namun demikian, Imam mengamini bahwa Indonesia harus terus mensosialisasikan arahan apa itu social distancing seperti dikatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi bagi yang masih belum sadar, atau masih tidak sadar, memang tidak ada sanksi, tapi kita harus fasilitasi, ada sosialisasi dan tanggung jawab sosial itu yang harus dibangkitkan oleh bangsa ini," Imam menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya