Penyaluran Bansos Terkendala, Istana: Pendataan Tanggung Jawab Pemda

Pemda diminta segera mengoreksi apabila terdapat berbedaan data dengan penerima bansos di lapangan.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 24 Apr 2020, 18:46 WIB
Diterbitkan 24 Apr 2020, 18:46 WIB
FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa, pendataan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Penyaluran bansos ini terkendala karena masalah data di lapangan.

"Data itu semuanya datang dari bawah dari mulai RT, RW, lurah, camat, sampai Pemprov atau Pemkab dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemda, supaya data itu betul-betul by name by address dan tidak meleset," kata Donny kepada wartawan, Jumat (24/4/2020).

Menurut dia, apabila ada perbedaan antara warga penerima bansos dengan yang ada di data maka pemda harus mengkoreksinya. Sehingga, anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah dapat tepat sasaran.

"Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu," ujar Donny.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bansos Salah Sasaran di Jakarta

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin (21/2/2020) meminta Kemensos dan instansi terkait untuk memastikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 benar-benar tepat sasaran

Namun, terdapat dua titik di wilayah Jakarta Utara, tepatnya Sunter dan Kelapa Gading menjadi target salah sasaran bantuan sosial Pemprov DKI saat Pandemi Covid-19. Tercatat, beberapa kartu keluarga penerima adalah keluar sejahtera, bukan dari golongan miskin atau rentan miskin.

Titik pertama ada di salah satu RW di wilayah Sunter Jaya. Kurniawan, seorang ketua RW 12 di wilayah tersebut mengungkap bahwa benar telah terjadi hal tersebut.

"Benar itu empat hari lalu, sekarang datanya sudah diperbaiki, dan bantuan yang salah kemarin sudah diteruskan ke yang berhak menerima," kata Kurniawan, saat dihubungi Liputan6.com terkait rumah berlantai dua dan tiga yang sempat menerima bansos Pemprov DKI, Kamis (23/4/2020).

Senada dengan Kurniawan, Camat Kelapa Gading, Harmawan mengungkap temuan terkait. Ada 22 orang dalam satu RW di RW 07 Kelapa Gading Barat yang menerima paket bantuan salah sasaran.

Kendati kali ini, Harmawan mengaku tak tahu berapa orang yang harus dapat bansos. Sebab, tugas Harmawan tidak berkutat dengan data penerima.

Terkait dengan itu, Harmawan mengatakan warga yang mendapat bantuan salah sasaran langsung menyalurkannya kembali kepada mereka yang berhak di wilayah tersebut. Menurut Harmawan, mereka mengaku belum tergolong masyarakat layak penerima bantuan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya