KPK Harap Isu Korupsi Tak Menghambat Penyaluran Bansos Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para kepala daerah dan pengambil kebijakan tak main-main dengan dana bantuan sosial (bansos) terkait virus corona Covid-19.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta kepala daerah tak ragu menggunakan dana tersebut selama di dalam koridor yang benar. Pahala tak mau lantaran adanya isu korupsi malah menghambat penyaluran dana bansos kepada masyarakat.

"KPK tidak mau karena ada isu korupsi, terjadi perlambatan penyaluran bansos itu," ujar Pahala dalam diskusi daring bersama Ganjar Pranowo dan Bima Arya, Sabtu (9/5/2020).

Meski demikian, Pahala tak memungkiri jika sebuah kasus korupsi baru terlihat usai hajat besar terjadi. Seperti di masa pandemi Covid-19 ini, Pahala berharap usai pemerintah menanggulangi virus ini, tim lembaga antirasuah tak menemukan adanya tindak pidana korupsi.

"Biasanya memang habis hajatan besar, belakangan kasusnya baru muncul, nah kita khawatir akan begitu nantinya. Maka kita fokus pada relokasi anggaran, hampir 50 persen hanya untuk penanggulangan dampak Covid," kata Pahala.

Pahala menyebut, demi tak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di kemudian hari, maka tim pencegahan KPK berupaya maksimal membantu para kepala daerah dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian yang baik terkait dana bansos Covid-19.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pahala menyebut, sejak virus corona ini muncul, barulah ketahuan bagaimana buruknya data penerima bansos. Maka dari itu, KPK menyatakan siap membantu melakukan kajian lebih dalam agar bansos tepat sasaran.

"Jadi kita pikir permasalahan itu membuka banyak hal yang harus kita lakukan ke depan agar penyaluran itu tak terganggu akibat masalah itu. Jadi, KPK ingin sekali, jangan para pengambil keputusan ini sampai ada masalah, disamping itu, di KPK kita juga enggak tutup mata nih soal masalah bansos," kata Pahala.

Selain masalah bansos, Pahala juga menyebut banyak permasalahan di sektor kesehatan. Banyak pihak yang harus dijerat lembaga antirasuah lantaran memanfaatkan sektor kesehatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

"Kalau sektor kesehatan pasti menyasar ke sektor pengadaan. Nah di sektor ini paling banyak terdapat beberapa masalah yang timbul. Oleh karena itu di tengah pandemi ini tim gabungan pencegahan dan penindakan ini rutin membantu tiap Pemda agar dapat lakukan hal yang tepat sasaran," kata Pahala.