Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center yang dilakukan 11-20 September 2020, salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa publik menginginkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di kabinetnya.
"Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad, seperti dilansir dari Antara, Senin (10/5/2020).
Survei yang dilakukan melalui telepon dengan mengambil 1.200 responden, dan dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen ini, juga memuat beberapa pembantu Presiden Jokowi yang dinilai tak bekerja baik.
Advertisement
Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen.
"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen)," jelas Dika.
Menteri-menteri Presiden Jokowi lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen).
Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen).
Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 persen.
"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen)," kata Dika.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Puas terhadap Jokowi.
Sementara itu, Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi Covid-19.
"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Dika.
Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas.
"Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," katanya. Sementara, sisanya 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Advertisement