5 Fakta soal Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Nama anggota DPR yang dulunya duduk di Komisi XI DPR RI Ribka Tjiptaning ramai diperbincangkan belakangan ini.

Hal tersebut lantaran Ribka Tjiptaning menolak dengan tegas vaksin Covid-19. Padahal seperti diketahui, belum lama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

"Saya tidak mau divaksin. Orang Bio Farma bilang belum uji klinis ketiga," kata Ribka Tjiptaning saat rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara. Ia menyatakan program vaksinasi Corona dilaksanakan demi kebaikan publik agar tercipta herd immunity.

"Vaksinasi ini, Bapak Ibu, bukan hanya untuk melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia. Karena memang target vaksinasi adalah herd immunity," kata Menkes soal penolakan Ribka Tjiptaning.

Akibat penolakan tersebut, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan rotasi kepada Ribka Tjiptaning. Ia dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII DPR.

Berikut deretan fakta terkait anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anggota Komisi XI DPR RI, Ribka Tjiptaning menolak keras jika sewaktu-waktu dirinya disuntik vaksin Covid-19. Alasannya, karena vaksin tersebut belum melewati uji klinis tahap ketiga.

"Saya tidak mau divaksin. Orang Bio Farma bilang belum uji klinis ketiga," kata diasaat rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Di samping itu, alasan lain yang membuat dirinya enggan untuk divaksin karena melihat beberapa contoh kasus vaksin yang pernah masuk ke Indonesia, justru memperburuk keadaan. Seperti halnya vaksin untuk polio, yang justru membuat orang malah lumpuh layu.

"Terus kaki gajah di Majalaya mati 12 orang. Karena di India ditolak di Afrika ditolak masuk di Indonesia dengan anggaran Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komis. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini jangan main-main," tegas Politisi PDIP itu.

Bahkan, dirinya rela dikenakan denda ketimbang harus divaksin. "Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending gue bayar mau jual mobil kek," jelasnya.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM, nggak boleh maksa begitu," tandas Ribka.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ribka Tjiptaning sempat menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang menolak untuk divaksin Covid-19.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, harus melihat secara menyeluruh. Menurutnya, apa yang disampaikan Ribka mengingatkan kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," kata Hasto, Rabu, 13 Januari 2021.

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," lanjut dia.

Menurut dia, PDIP di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

"Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," jelas Hasto.

"Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," kata dia.

Hasto menuturkan, vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai.

"Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," ucap dia.

Dia menyarankan, komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," jelas Hasto.

Menanggapi pernyataan Ribka Tjiptaning, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan program vaksinasi corona dilaksanakan demi kebaikan publik agar tercipta herd immunity.

"Vaksinasi ini, Bapak Ibu, bukan hanya untuk melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia. Karena memang target vaksinasi adalah herd immunity," kata Menkes soal penolakan Ribka Tjiptaning di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 Januari 2021.

Pemerintah, menurut dia, wajib meyakinkan dan menyosialisasikan vaksin Covid-19 tersebut. Meski demikian, keputusan akhir tetap kembali ke individu masing-masing.

"Tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public, tapi memang itu kembali juga ke Bapak Ibu sekalian," ujar Menkes.

Ia kembali mengingatkan, vaksinasi Covid-19 bertujuan baik yakni untuk meredam dan menghentikan pandemi Covid-19.

"Kita bisa yakinkan Bapak Ibu untuk melakukan ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga tetangga kita seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd immunity menahan pandemi ini," tandas Menkes.

Ribka Tjiptaningmengaku, ditegur oleh partainya karena menyatakan menolak vaksinasi untuk Covid-19. Dia juga disindir rekan satu fraksinya di PDIP.

"Saya sampai ditegur partai saya enggak tahu siapa yang laporan," imbuh Ketua DPP PDIP ini.

Ribka menuturkan, untuk keamanan masyarakat dia tidak ragu menyuarakan penolakan. Dia meminta vaksin ini jangan sampai menjadi masalah untuk masyarakat.

"Kita semua kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama. Kita semua tahu kalau benar itu Sinovac kalau ada apa-apa, (Jokowi) dokternya aja memang ngikutin, berapa rumah sakit siap," kata Ribka.

"Tapi nanti yang di ujung-ujung sana? Orang Covid saja susah cari rumah sakit," tegas dia.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan rotasi sejumlah anggota yang duduk di Komisi DPR RI. Salah satu anggota yang dirotasi adalah Ribka Tjiptaning.

Ribka Tjiptaning dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII DPR. Kemudian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus dipindahkan menjadi anggota Komisi II.

Johan Budi Sapto Pribowo yang berada di Komisi II pindah menjadi anggota Komisi III DPR. Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI. Serta, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III DPR.

Rotasi itu dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto. "Rotasi biasa," ujarnya kepada wartawan, Selasa, 19 Januari 2021.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rotasi Ribka Tjiptaning dari Komisi IX DPR. Sebelumnya Ketua DPP PDIP itu memberikan pernyataan yang kontroversial menolak vaksinasi Covid-19 dalam rapat Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Sehari setelah pernyataan itu dilontarkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan. Hasto menilai, pernyataan Ribka Tjiptaning bentuk kritik bahwa negara tak boleh berbisnis dengan rakyat.

Bambang Wuryanto mengakui ada alasan dibalik rotasi lima anggota Fraksi PDIP itu.

"Setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta. Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi," jelas Bambang.