Isu Reshuffle Kabinet Diprediksi Hanya Mengisi Kursi Menteri yang Kosong

Digabungnya Kemendikbud dengan Kemerinstekdikti, serta lahirnya Kementerian Investasi membuat wacana adanya reshuffle kabinet mengemuka.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 15 Apr 2021, 11:12 WIB
Diterbitkan 15 Apr 2021, 10:35 WIB
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Digabungnya Kemendikbud dengan Kemerinstekdikti, serta lahirnya Kementerian Investasi membuat wacana adanya reshuffle kabinet mengemuka.

Namun, pengamat politik Arif Nurul Imam memandang kemungkinan reshuffle kabinet yang terjadi hanya mengisi pos yang kosong. Selain itu, dia menilai momentumnya tidak tepat lantaran masih dalam suasana Ramadan.

"Secara momentum saya kira sangat bergantung situasi politik. Jika sekarang di tengah puasa nampaknya kurang tepat," kata Arif saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Di mengungkapkan, reshuffle kabinet bisa dibaca dari dua kacamata. Pertama, sebagai evaluasi kinerja kabinet. Kedua, sebagai bagian power sharing dalam menata kekuasaan pemerintah.

"Terkait isu reshuffle apakah hanya akan melantik kementerian baru dan mengisi pos yang kosong, saya kira amat bergantung kebutuhan," ungkap Arif.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diprediksi Aman

Semua kementerian disebut tengah bekerja di tengah pandemi Covid-19, salah satunya juga Kementerian Pertanian yang dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin nama tersebut terbilang masih aman, mengingat kinerja dan asal partainya.

Sebagaimana rilis yang dimuat BPS, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,18 persen dan 0,14 persen dihitung berdasarkan data bulanan (m to m). Kenaikan NTP dan NTUP terjadi karena index yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen dan index harga yang dibayar petani naik 0,13 persen.

NTP sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani pun sebaliknya.

"Sepertinya begitu. Data dari BPS ini (membuat SYL aman)," kata Ujang.

Selain kinerja yang baik, berikutnya adalah SYL berasal dari Partai NasDem, yang notabene merupakan partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

"Jika dilihat dari sisi politis, SYL akan aman. Karena menteri dari parpol (NasDem). Bahkan beberapa waktu yang lalu pernah merangkap menjadi Plt Menteri KKP ketika Edhy Prabowo ditangkap KPK," kata Ujang

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya