Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Hasto: Penentuan Capres PDIP Hak Prerogatif Bu Mega

Hasto menuturkan akan tiba waktunya PDI Perjuangan untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 18 Sep 2021, 10:24 WIB

Diterbitkan 18 Sep 2021, 10:24 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihakya sudah mengetahui sejumlah lembaga survei yang merilis hasil riset mengenai elektabilitas beberapa kader PDI Perjuagan yang cukup tinggi.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menjadikan hasil survei atau elektabilitas kader sebagai tolak ukur menjadi calon presiden yang akan diusung pada 2024.

"Tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur. Mengingat pesan Ibu Megawati bahwa menjadi presiden itu mudah, tetapi menjadi pemimpin yang sangat sulit. Sebab, di tangannya bergantung hajat hidup 270 juta lebih rakyat Indonesia," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Dia juga menekankan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024 tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya," katanya.

Hasto menuturkan akan tiba waktunya PDI Perjuangan untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung. Seluruh kader PDI Perjuangan akan menyerahkannya kepada Megawati.

"Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan," jelas dia.

Tolak Presiden 3 Periode

Selain itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan memastikan tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode dan juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.

"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto.

Lanjutkan Membaca ↓