Pemerintah Wajibkan Pencadangan Data Nasional Usai Diserang Hacker, Langkah Terlambat?

Isu soal PCR Jangan Ditarik ke Politik Elektoral

Belakangan ini, tarif tes Polymerase Chain Reaction atau PCR Covid-19 cukup menyita perhatian masyarakat.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Nov 2021, 04:21 WIB

Diterbitkan 10 Nov 2021, 04:21 WIB

Para Penumpang di Stasiun Senen Jalani Swab Antigen

Calon penumpang menjalani swab antigen di Stasiun Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). Penumpang kereta api jarak jauh menunjukkan surat bebas Covid-19 dengan melakukan tes PCR atau tes rapid antibodi yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Imam Rinaldi Nasution mengatakan, tak ingin pihaknya membawa isu PCR yang mencuat dan menyeret nama pejabat ditarik ke ranah politik elektoral.

Meski demikian, dirinya berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas terhadap isu PCR ini, lantaran menyangkut kepentingan publik.

"Saya selaku mahasiswa tidak ingin masuk dalam kepentingan politik elektoral, hanya saja saya berada pada haluan kepentingan masyarakat (publik) banyak," kata Imam melalui keterangann tertulis, Selasa (9/11/2021).

Menurut dia, keinginan publik untuk terbuka soal PCR ini sangat dinanti. Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat.

"Ketegasan Pak Presiden Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sudah cukup Covid-19 menyebabkan distrust yang luar biasa di kalangan sosial masyarakat," ucap Imam.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Alasan PCR Berubah-ubah

Warga menjalani "swab test" di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Pemerintah menetapkan harga batas tes usap alias tes swab melalui PCR untuk mendeteksi Covid-19 agar mendorong masyarakat melakukan tes secara mandiri. (merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandeni disesuaikan dengan kondisi Covid-19.

Hal ini membuat kebijakan pemerintah kerap kali berubah-ubah.

"Jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara pada covid ini," jelas Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/11/2021).

Dia menyebut tak tertutup kemungkinan pemerintah akan kembali memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan internasional dari 3 menjadi 7 hari. Kebijakan ini bisa saja diberlakukan tergantung situasi Covid-19.

"Ini juga tidak tertutup kemungkinannya. Jadi jangan nanti dikatakan bolak-balik. Tidak sama sekali. Kita sangat hati-hati," ucapnya.