Komisi IX DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Biaya Karantina Mandiri di Hotel

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay menyatakan tingginya tarif karantina mandiri yang kini menuai polemik harus menjadi bahan instropeksi pemerintah. Saleh menyebut kebijakan penerapan tarif karantina mandiri perlu dikaji ulang.

“Tentu banyak kritik karena biayanya mahal sekali, itu perlu diurai, dijelaskan kembali oleh pemerintah kepada kita sehingga tudingan masyarakat bisa minimalisir. Jadi perlu dikaji ulang lagi,” kata Saleh saat dihubungi, Kamis (23/12/2021).

Saleh menyebut pemerintah perlu melihat perbandingan dengan sistem karantina negara lain dan kemampuan masyarakat Indonesia.

“Apalagi dibandingkan negara lain saya dengar tidak ada karantina kalau hasilnya negatif. Sementara orang ke luar negeri harnya 3-4 hari cuma sebentar, tapi karantina lebih lama. Ongkos keluar negeri misal Rp 9 juta PP tapi karantina lebih mahal. Maka enggak heran banyak pertanyaan muncul,” kata dia.

“Apakah karantina ini apa betul bisa mengantsipasi virus dari luar ini, apa betul omicron bisa diantispasi. Apalagi ada asumsi kan seakan-akan kerjasama dengan hotel, ini yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujar dia.

Selain itu, Politikus PAN ini mendukung agar hanya TKI dan pelajar yang mendapat karantina di Wisma Atlet. Ia menyebut wisatawan tentu mampu untuk karantina mandiri.

“Wisma atlet memang diharapkan untuk bantuk orang tidak mampu, masyarakat lain dianggap mampu. Kalau wisatawan kan mampu, masa di wisma atlet?,” pungkas Saleh.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut biaya yang mencapai Rp 19 juta itu terlalu membebankan rakyat.

"Ekonomi nasional ini kita belum pulih, kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Oleh karena itu, Dasco meminta pemerintah mengevaluasi komponen biaya karantina mandiri agar tidak memberatkan masyarakat.

"Memang kalau menurut Satgas COVID-19, BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat," kata dia.