Kepala BNPT Sebut 198 Pesantren Terindikasi Teroris, PAN: Pernyataan yang Memancing Keresahan

Guspardi menilai pernyataan Kepala BNPT memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

oleh Yopi Makdori diperbarui 01 Feb 2022, 11:37 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2022, 11:37 WIB
Ilustrasi - Sejumlah santri di Pondok Pesantren Elbayan, Cilacap, keluar dari masjid usai salat Jumat. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Ilustrasi - Sejumlah santri di Pondok Pesantren Elbayan, Cilacap, keluar dari masjid usai salat Jumat. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak memancing keresahan di tengah publik, menyusul pernyatan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebut 198 pesantren terafiliasi dengan gerakan teroris.

"Penyebutan pesantren yang berafiliasi dengan gerakan terorisme harus benar-benar terverifikasi. Baik data, mekanisme, kriteria dan indikator dengan jelas, terukur dan akurat untuk penetapannya terafiliasi gerakan atau kelompok terorisme," ujar Guspardi dalam keterangan tulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (1/2/2022).

Menurutnya pernyataan semacam ini telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Legislator asal Sumatera Barat ini mempertanyakan apakah Kepala BNPT sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.

Apalagi, berdasarkan data dari Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722, sementara yang dikatakan BNPT pesantren yang terafiliasi terorisme sebanyak 198. 

"Artinya jumlahnya hanya lebih kurang  0,7 persen. Tetapi akibat pernyataan Kepala BNPT tersebut telah membuat resah masyarakat serta berdampak akan merugikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini menilai akan lebih bijak manakala BNPT melakukan upaya preventif dengan melakukan dialog dan berdiskusi lebih intens dengan Kementerian Agama, komunitas pesantren serta ormas Islam lainnya dalam mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme di lingkungan pondok pesantren.

 

Tidak Timbulkan Imej Negatif

BNPT
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar. (Ist)

Guspardi mendesak BNPT membuka dan menjelaskan secara detail tentang data dan daftar nama 198 pesantren yang diduga terindikasi gerakan terorisme kepada masyarakat luas.

"Keterbukaan dan transparansi dapat menciptakan suasana nyaman, damai rasa aman bagi masyarakat dan menghindari timbul sikap saling curiga yang dapat memicu keresahan dan kegaduhan," ujar Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang Sumbar ini. 

Guspardi menambahkan, hal ini juga penting agar jangan timbul prasangka dari masyarakat bahwa BNPT sebagai badan anti teroris telah mengeneralisir pondok pesantren dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif yang sengaja ditujukan kepada lembaga pendidikan pesantren itu sendiri. 

"Sampaikan saja secara terbuka dan transparan, jangan ragu-ragu," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumya dalam Rapat Bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 25 Januari 2022, Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengungkap bahwa 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk ISIS.

Dari total 198 pesantren, 11 di antaranya terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 terafiliasi dengan Ansharut Daulah atau simpatisan ISIS.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya