Pro Kontra Pemetaan Masjid Terkait Radikalisme, Ini Kata Polri

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemetaan masjid dalam rangka antisipasi penyebaran paham radikalisme menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Terkait hal tersebut, Polri menyatakan hanya menjadi lapis dua dalam penanganan masalah tersebut.

"Itu yang leading sektor, yang dikedepankan adalah Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme, MUI, dan juga Kemenag, itu leading sektor terdepan, termasuk BNPT, itu melakukan assessmen," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).

Menurut Dedi, Polri bertugas memberikan imbauan dan peringatan kewaspadaan akan bahaya paham radikalisme dan ekstrimisme di masyarakat. Tentunya lewat berbagai cara, termasuk melalui sosial media.

"Kami polisi ada di second line sebagai early warning, mengingatkan kepada masyarakat untuk betul-betul waspada terkait masalah sebaran paham-paham radikalisme," kata Dedi.

Sebelumnya, rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan masjid di Indonesia agar menangkal paham radikalisme direspon Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla. Bahkan JK menyinggung seharusnya polisi memeriksa rumah kontrakan untuk menangkal paham radikalisme.

JK menegaskan tidak pernah ada kegiatan untuk mengacaukan negara dengan paham radikalisme dari masjid. Ia menegaskan tidak pernah ada baiat ke kelompok ekstrem yang dilakukan di masjid.

"Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam," ujarnya kepada wartawan usai silaturahmi dengan pengurus Masjid Al Markaz Makassar, Jumat 28 Januari 2022.

Mantan Wakil Presiden (wapres) ini menyebut aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.

"Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan," tegas JK lagi.

JK mengaku mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menjadikan masjid untuk memberontak pada negara dengan menyebarkan paham radikalisme.

"Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu," ucap dia.

Terkait isi ceramah di masjid yang mengkritik pemerintah, JK mengaku hal tersebut tergantung dari tema yang disampaikan. Meski demikian, JK menegaskan hal tersebut hanya sebatas kritik, bukan radikalisme.

"Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara," jelas JK.