Soal Koalisi Pilpres 2024, Politikus PDIP: Belum Ada Komitmen Apa-Apa

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya masih santai terkait pemetaan politik untuk koalisi Pilpres 2024. 

"Tenang saja. Sekarang masa silaturahim sampai awal 2023," kata Hendrawan kepada merdeka.com, Senin (7/2/2022).

Menurutnya, belum ada kesepakatan apa-apa antara partai politik terkait koalisi pilpres 2024. Dia mengatakan, politikus tak ingin diikat dengan hal yang masih belum matang.

"Belum ada komitmen apa-apa. Politisi tidak mau diikat kesepakatan yang prematur," ujar anggota DPR ini.

Hendrawan menilai, tak ada gunanya berspekulasi untuk hal-hal yang masih terlalu jauh. Untuk saat ini, lebih bai produktif membantu rakyat.

"Apakah tak ada analisis yang lebih produktif dan manfaatnya jelas untuk rakyat, kita jangan melembagakan ilusi karena ujungnya frustrasi," pungkas dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim mengatakan, koalisi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin harus solif dan tetap mengawal pemerintahan sampai tahun 2024.

Diketahui, masa kedua pasangan itu akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Koalisi partai politik yang mengusung dan bergabung dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, tentu harus tetap bersama sampai periode pemerintahan ini selesai, yakni 20 Oktober 2024," kata Luqman kepada Merdeka.com, Senin (7/2/2022).

Meski demikian, dia menghormati jika koalisi parpol yang sekarang mencoba membangun koalisi baru untuk menghadapi Pemilu 2024. Karena itu memang haknya partai.

"Tentu di dalam Pemilu (legislatif dan pilpres) 2024, masing-masing partai memiliki hak penuh untuk membangun koalisi-koalisi baru guna membentuk pemerintahan periode 2024-2029," kata Luqman.

Adapun menurut dia, koalisi dalam Pemilu 2024 akan ditentukan banyak faktor.

"Koalisi-koalisi baru menghadapi Pemilu 2024, ditentukan banyak faktor, diantaranya adalah kesamaan visi dan misi, titik temu pada siapa figur capres-cawapres yang akan diusung, dan sebagainya," kata Luqman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, sudah terlihat ada perbedaan dari koalisi Jokowi-Maru'f di Pilpres 2019 untuk peta koalisi di Pemilu 2024.

"Koalisi partai politik yang mengusung dan bergabung dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, tentu harus tetap bersama sampai periode pemerintahan ini selesai, yakni 20 Oktober 2024," kata dia kepada Merdeka.com.

Menurutnya, perbedaan tersebut sudah terlihat dari sekarang ketika sejumlah partai atau para kadernya menyebut capres yang berbeda di ruang publik dan media.

"Kita telah melihatnya misalnya pada Partai Golkar, Gerindra, PKB dan tentu nanti juga PDIP. Yang belum menegaskan (soal capres) selain PDIP adalah Nasdem dan PPP," jelas Arsul.

Namun, kata dia, terlepas dari siapapun nanti yang diusung masing-masing partai atau koalisinya, ada semangat yang sama diantara partai koalisi bahwa legacy pemerintahan saat ini perlu diteruskan.

"Sehingga kontinuitas arah dan pembangunan negara yang secara bersama-sama saat ini dijalankan bersama," kata Arsul.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com