Tolak Pemilu 2024 Ditunda, PDIP Sarankan Sistem Proporsional Tertutup

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengusulkan supaya Pemilu 2024 digelar menggunakan sistem proporsional tertutup. PDIP menekankan bahwa pihaknya menolak pembahasan penundaan Pemilu 2024.

Usulan itu tak lain karena anggapan sejumlah pihak yang tentang biaya Pemilu 2024 terlalu tinggi. Hasto lebih mempertimbangkan opsi ini, ketimbang penundaan pemilu, yang juga diusulkan beberapa pihak.

"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp. 3.7 triliun," papar Hasto dalam keterangan tulis, Minggu (27/2/2022).

Sistem proporsional tertutup merupakan satu macam dari sistem perwakilan berimbang yang mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik.

Sebaliknya, jika pemilih dapat memilih kandidat yang tersedia, maka sistem ini disebut sistem proporsional terbuka. Dalam sistem daftar tertutup, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu.

Sehingga calon yang menempati urutan tertinggi dalam daftar ini cenderung selalu mendapat kursi di parlemen, sedangkan calon yang diposisikan sangat rendah pada daftar tertutup tidak akan mendapatkan kursi.

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP setia dan taat pada konstitusi. PDIP, kata dia, tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden Indonesia.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," katanya.

Ketimbang membahas usulan itu, Hasto mengaku pihaknya lebih tertarik membicarakan persoalan yang kini tengah dihadapi rakyat. Bagi dia urusan rakyat jauh lebih penting ketimbang membahas usulan penundaan pemilu.

"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," urai Hasto.

Pria yang sedang mengambil program doktor di Universitas Pertahanan itu menyebutkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari warisan kepemimpinan Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.

"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ucapnya.