Komisioner KPK: Mereka yang Ditangkap adalah Sampah Produk Politik

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyayangkan banyak kepala daerah yang tertangkap KPK. Dia menilai, mereka yang tertangkap KPK adalah sampah dari produk politik.

"Jadi kenyataannya memang, apa yang ditangkap oleh KPK adalah hilir atau sampah dari produk politik yang gagal," ujar Nurul Ghufron dalam diskusi bersama PPATK, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Dia juga menyayangkan biaya yang tinggi untuk mengikuti kontestasi pilkada. Hal ini membuat, sebagian kepala daerah yang memenangkan kontestasi, menghalalkan segala acara untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan.

"Sehingga, bagaimana tidak ya, pada kontestasi pilkada itu, karena proses politiknya pakai biaya tinggi, sehingga ketika duduk saja, dia sudah harus berpikir mengembalikan modalnya dan itu tidak mungkin dari gaji resmi, karena gaji resminya tidak mencukupi," kata Ghufron.

Dia mengatakan, KPK menemukan sejumlah cara yang digunakan para kepala daerah untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan selama pilkada. Menurut dia, para kepala daerah akan menyalahgunakan perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga menjual beli jabatan.

"Dan semua yang sesuai dengan tipe-tipe daerahnya, kalau berbasis kota, perizinan yang diperjualbelikan, kalau daerah, biasanya sumberdaya alam dan perizinan, itu yang banyak," ujar Ghufron.

Ghufron menganggap, proses pemilu yang sudah berlangsung belum bisa melahirkan sistem demokrasi yang baik.

Menurut Ghufron, pernyataan dari rakyat untuk rakyat itu hanya semboyan belaka.

"Sejauh ini, proses pilkada, pileg, sampai ke pemilu belum mampu melahirkan yang katanya beliau adalah demos cratos artinya rakyat yang berkuasa. Sekarang, uang yang berkuasa. Sehingga kalau uang yang berkuasa, semboyan dari, oleh, dan untuk rakyat sekarang enggak ada. Jadi dari, oleh, dan untuk uang," kata Ghufron.