Mensos Risma Salurkan Fasilitas Pemberdaya Ekonomi Senilai Rp 1,3 M di GKI Tanah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan sejumlah bantuan berbentuk fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Adapun nilainya sebesar Rp 1,3 miliar.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara GKI di Tanah Papua dan kami dari Kementerian Sosial, mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan untuk warga di tanah Papua," tutur Mensos Risma di GKI Di Tanah Papua, Kantor Sinode, Jalan Argapura Nomor 21, Jayapura, Selasa (22/3/2022).

Risma bersyukur segala proses penyaluran bantuan itu sangat mudah, baik dalam hal komunikasi hingga penyelesaian administrasinya. Masyarakat setempat pun dinilai sangat menerima upaya peningkatan akses ekonomi tersebut.

"Kami juga tidak berhenti, kami terus berpikir, bahkan tadi di bandara kami istirahat sebentar kami juga sempat diskusi nanti bagaimana masyarakat bisa menerima quick brine hasil dari pertanian mereka, sehingga mereka percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu memang ada manfaatnya," jelas dia.

Adapun secara rinci total bantuan untuk GKI Tanah Papua tersebut sebesar Rp 1.392.761.000 dalam bentuk satu unit mobil jenis minibus, dua unit truk, sembako isi kios, juga rumah produksi hasil pertanian dan perkebunan.

"Jadi salah satu alasan kami kerjasama dengan GKI, salah satu alasannya adalah percepatan (akses ekonomi) itu. Saya tidak tahu sampai kapan saya jadi menteri, tapi saat saya menjadi menteri saya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya untuk seluruh bangsa Indonesia," kata Mensos.

Nantinya, fasilitas akses pemberdaya ekonomi itu akan memudahkan distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat untuk kemudian meningkatkan daya jual dan beli masyarakat di berbagai wilayah Papua.

"Saya percaya dengan melakukan ini maka masyarakat bisa lebih cepat untuk mengakses baik dari ekonomi mau pun akses pendidikan dan lainnya. Karena itu sekali lagi memang saya harus cepat, karena percepatan itu menurut saya, pokoknya yang paling penting adalah kami tidak melakukan korupsi, kami tidak melakukan maladministrasi, itu yang paling penting bagi kita," paparnya.

"Tapi bahwa percepatan itu jauh lebih penting karena momentum apa pun itu harus kita ambil agar kita bisa lebih bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka," ucap Risma.