KPK: Kepala Daerah Harus Cinta Warganya Agar Jauh dari Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta kepala daerah menanamkan rasa cinta kepada masyarakat di daerahnya. Menurut Ghufron, dengan kecintaan tersebut, maka kepala daerah dengan sedirinya akan menjauhi perilaku koruptif.

"Korupsi tak bisa dicegah dengan MCP (Monitoring Center for Prevention), harus juga dilandasi kecintaan kepala daerah kepada rakyatnya," ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).

Ghufron mengatakan demikian di hadapan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara, hari ini. Dalam rakor tersebut juga dihadiri wali kota, bupati, dan jajaran pejabat di Maluku Utara.

Ghufron menyatakan, kehadirannya di Maluku Utara untuk mengawal dan menjaga agar kepala daerah konsisten mewujudkan visi dan cita-cita kepala daerah memajukan dan menyejahterakan daerah.

"Sebagaimana dijanjikan dalam kampanye, tantangan dan hambatan pencapaian cita kemajuan daerah adalah korupsi. Korupsi lah musuh yang menjauhkan tercapainya kemajuan daerah," kata dia.

Ghufron menyebut, program pencegahan KPK, yakni MCP hanya mekanisme perbaikan agar sistem tata kelola kekuasaan dan keuangan daerah efektif, efisien, berkepastian, partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga tidak memungkinkan disalahgunakan.

"Kalau dipersamakan, MCP ini syariatnya untuk mencegah korupsi. Tak cukup syariatnya, harus dipahami dan dipenuhi juga hakikatnya yaitu hakikat kepala daerah adalah orang tua yang harus cinta dan karenanya berkomitmen pada kemakmuran semua rakyat dan daerahnya," kata Ghufron.

Berdasarkan data di KPK, kata Ghufron, tidak sedikit yang capaian MCP-nya bagus namun masih banyak suap. Menurut Ghufron, hal itu dikarenakan motivasi dan dedikasi kepala daerah memenuhi MCP hanya sebagai pemenuhan formil atau administratif saja.

"KPK mengingatkan agar kepala daerah memahami jati diri kepala daerah adalah kepala keluarga segenap warga daerahnya. Perut yang harus dikenyangkan adalah perut seluruh rakyat, kesehatan pendidikan, dan semua kepentingan publik harus dipenuhi bagi seluruh rakyat daerahnya," kata dia.

Ghufron memastikan, jika kepala daerah tak melalukan permintaannya dan tetap tak mencintai rakyat, maka pihaknya siap menerjunkan tim satgas untuk menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Ghufron, OTT merupakan tindakan terakhir yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah yang nakal.

"KPK kini hadir sebagai pengawal kehormatan kepala daerah dan tak berharap KPK hadir mencabut kehormatan kepala daerah karena ditangkap melakukan korupsi," kata Ghufron.