Hari Kartini, Sekjen PDIP: Tugas Bersama Membela Perempuan dan Anak yang Tertindas

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan (DPP PDIP) menggelar acara Peringatan Ke-143 Hari Kartini dengan tema Peran Partai dalam Pencegahan dan Pendampingan Kekerasan Perempuan dan Anak secara hybrid, Kamis (21/4/2022).

Pada kesempatan ini, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa RA. Kartini merupakan tokoh emansipasi perempuan dan pelopor yang dimiliki Indonesia.

"Perempuan pelopor yang tidak pernah menyerah dari berbagai tantangan sehebat apa pun, terus bergerak dengan keyakinan dan bergeloralah dari perempuan itu suatu nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih tanpa batas," kata Hasto dalam sambutannya.

Hasto mengingatkan bahwa PDIP tidak pernah membedakan setiap warga negara berdasarkan suku, agama, status sosial, jenis kelamin. Hasto menjamin perempuan mendapat tempat yang terbaik di PDIP.

Hasto mengutip harapan Megawati, dalam nuansa kemerdekaan ini, bila masih ada perempuan dibatasi, maka semua pihak harus membela perempuan dan anak yang terkekang atau tertindas.

"Tugas bersama untuk membela siapapun yang tertindas khususnya perempuan dan anak. Mari gelorakan semangat kepemimpinan perempuan pelopor, perempuan pejuang yang melekat jati diri kebudayaan," jelas Hasto

Di PDIP, lanjut Hasto, Ketua Umum Megawati memang menaruh perhatian besar untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak. PDIP melalui kadernya di parlemen, di antara Ketua DPR Puan Maharani dan anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak PDIP Sri Rahayu.

"Sri Rahayu paling bersemangat kalau bicara tentang bagaimana berjuang soal RUU TPKS, karena ini senapas dengan Ibu Mega yang ketika beliau menjadi presiden membuat hal yang fundamental termasuk UU KDRT," kata dia.

Hasto juga mengingatkan Bung Karno sengaja menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 1964.

"Karena peran perempuan begitu strategis dalam pendidikan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam membangun imajinasi tentang masa depan anaknya yang ditimang sejak kecil agar dia jadi anak yang hebat, mampu berbakti kepada bangsa dan negara, berbudi pekerti luhur," ucap Hasto.

Sementara itu, hadir dalam diskusi, Kabareskrim Komjen Agus mengatakan, UU TPKS akan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia menyampaikan terima kasih kepada PDIP khsuusnya Ketua DPR Puan yang mengesahkan UU TPKS setelah sepuluh tahun mangkrak.

"Kader PDIP bisa menjadi contoh dalam literasi tindak pidana kekerasan perempuan anak untuk mencegah sehingga tidak menjadi korban atau pelaku," katanya.

Dia menyebut PDIP sebagai organisasi politik bisa menjadi contoh terdepan dalam memperjuangkan aspirasi korban kekerasan.

"Kader PDIP yang menjadi kepala daerah agar menjadi pelopor dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Mudah-mudahan kantor dan sekretariat PDI Perjuangan bisa menjadi sarana atau rumah untuk perlindungan perempuan dan anak," tambahnya.