Sekjen PDIP: Pilpres Idealnya Hanya Diikuti Dua Paslon Capres-Cawapres

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan berapapun jumlah pasangan calon (paslon).

Meski demikian, Hasto menilai Pilpres idealnya diikuti oleh dua pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dengan begitu, maka Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran.

"Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredible, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran. Pandangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (25/8/2022).

Kendati begitu, dia memastikan bahwa PDIP siap bertarung dengan berapapun jumlah paslon. "Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDI Perjuangan siap bertanding dengan dua atau tiga paslon," katanya.

Hasto khawatir, apabila terdapat tiga paslon dan Pilpres berlangsung dalam dua putaran, maka akan terjadi kesepakatan politik baru. “Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," ujarnya.

Selain itu, Hasto juga menyinggung soal politik identitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, politik identitas hanya dipakai paslon yang tidak memiliki prestasi.

“Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," ucapnya.

"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja, dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi dampaknya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan,” sambung Hasto.

Hasto mengajak tingkatkan demokrasi politik untuk membangun peradaban, bahwa politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu.

“Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu,” ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto pun mewacanakan perlunya menata sistem politik Indonesia agar lebih proporsional.

“Sistem pemilu harus proposional tertutup. Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi, lalu parlemen threshold ditingkatkan sehingga sistem presidensial multipartainya sederhana yang milih rakyat, bukan kekuatan otoriter,” pungkasnya.