Forum 2045 Ajak Komponen Bangsa Berkolaborasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2024 bukan saja bakal menjadi tahun politik dimana Indonesia bakal memiliki Presiden baru. Tahun itu bakal pula menjadi tahun terakhir berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, yang ditetapkan melalui UU No 17 Tahun 2007 pada era pemerintahan SBY.

Dilandasi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan, serta munculnya kekhawatiran bahwa energi masyarakat politik lebih banyak terserap ke isu Pemilu, sejumlah guru besar dan akademisi se-Indonesia yang berhimpun dalam Forum 2045 berencana menggelar “Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045” pada Oktober mendatang di Jakarta.

“Kalangan akademisi bersama seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi dalam penyusunan cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi, rencana pembangunan ke depan bermakna sangat strategis karena pada tahun 2045 usia Indonesia tepat seabad,” kata Ketua Forum 2045, Dr. Untoro Hariadi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9/2022).

Menurut Untoro, di usia republik yang mendekati seratus tahun ini, publik perlu mengevaluasi sejauh mana bangsa ini bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai tercantum dalam UUD 1945.

“Jika memang masih banyak tujuan berbangsa yang belum terengkuh, kita perlu bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa tercapai,” lanjutnya.

Karena itulah, kata Untoro, penyusunan rencana pembangunan, apalagi yang berdimensi panjang, seharusnya melibatkan lebih banyak kalangan. Semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat menyumbangkan gagasan akan semakin memperkaya perspektif pembangunan. Hal tersebut juga bisa menghindarkan bangsa dari potensi konflik yang dipicu berbagai program pembangunan.

“Dalam beberapa dekade terakhir, rakyat masih sering menjadi korban pemiskinan dan penggusuran dari kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai bangsa yang semakin matang, hal semacam itu seharusnya tak terjadi lagi,” jelas dosen Universitas Janabadra tersebut.

Seruan Forum 2045 untuk mengajak berbagai kelompok bangsa berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan ini merupakan upaya high politics yang semestinya direspon positif oleh pemerintah dan partai-partai politik.

“Melalui Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045, kami juga ingin mencari format baru bagi hubungan kalangan akademisi dengan masyarakat politik dan mungkin juga kelompok bisnis. Di era yang penuh tantangan dewasa ini, suara moral dari kampus harus lebih sering hadir ke tengah publik,” tandasnya.

Rencana simposium tersebut telah mendapat respon positif dari ilmuwan, akademisi, dan pegiat sosial dari berbagai latar belakang dan organisasi.

Misalnya saja, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Universitas Proklamasi 45, Universitas Bung Hatta, Universitas Janabadra, Institut Harkat Negeri, Universitas Negeri Jakarta, Institut Kahade, Universitas Samawa, Universitas Paramadina, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Pusat Studi Pendidikan IKA Universitas Negeri Yogyakarta.