Massa Buruh yang Demo Tolak Kenaikan BBM Di DPR Mulai Membubarkan Diri

Liputan6.com, Jakarta Massa buruh yang melakukan aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI, Jakarta sudah mulai membubarkan diri.

Berdasarkan pantuan Liputan6.com di lokasi, Selasa (6/9/2022), massa terlihat sudah mulai membubarkan diri sekitar pukul 14.26 WIB.

Bahkan, pembubaran massa juga langsung dikomandoi oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Jalanan pun sudah kembali dibuka.

Pihak kepolisian masih berjaga untuk mengatur arus lalu lintas yang terpantau masih padat.

Sementara, usai buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo BBM, kelompok supir ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia siap menggelar aksi unjuk rasa.

Salah satu tuntutannya, meminta adanya subsidi potongan harga BBM semisal jenis Pertalite 30 persen.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, para supir ojol seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa di berbagai wilayah.

"Kalau waktunya masih pematangan dulu, pembahasan. Memang kemungkinan minggu ini, tapi tanggalnya dari teman-teman masih mempertimbangkan beberapa hari dan tanggal yang pas," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).

"Karena kan khawatir berbarengan dengan aksi massa yang lain dari mahasiswa, buruh, dan lain-lain, karena semuanya turun nih. Kita enggak mau bercampur dengan mereka," ujar Igun.

Igun menyatakan, aksi demonstrasi bakal digelar secara bertahap di seluruh Indonesia. Fokus utamanya bukan terhadap demo BBM yang baru saja naik, tapi lebih kepada meminta insentif khusus untuk ojol atas lonjakan harga tersebut.

"Memang kita tuntutannya beda sendiri dengan yang lain. Kalau yang lain kan minta harga BBM turun, kalau kami fokusnya bukan itu. Tapi tetap, kita minta pemerintah berikan subsidi 30 persen buat ojol. Subsidi potongan harga bensin, BBM-nya," tuturnya.

"Jadi maksudnya nilai subsidinya itu dengan harga (Pertalite) yang masih sama lah dengan yang lama, Rp 7.650 (per liter)," kata Igun.

Tuntutan lainnya, ojol juga meminta biaya sewa aplikasi yang kini dipatok 20 persen turun menjadi 10 persen. Alasannya, mereka tak ingin perhitungan harga tersebut turut memberatkan penumpang.

Selain itu, Garda Indonesia pun mendesak agar ojek online bisa diakui secara legal sebagai moda angkutan umum.

"Kami menghitung agar penumpang juga tidak berat dalam membayar ongkos tarif ojek online, lebih baik biaya sewa aplikasinya juga diturunkan. Tinggal penyesuaian harganya tidak terlalu tinggi.

"Kalau bertahan di angka 20 persen, sudah pasti penumpang akan menjerit. Juga, mendorong negara agar ojol dilegalitaskan. Masuk jadi transportasi umum," sebut Igun.

Reporter: Ave Martevalenia