6 Tanggapan Berbagai Pihak soal Kemunculan Hacker Bjorka

Liputan6.com, Jakarta - Akun sosial media (sosmed) Twitter belakangan ini digemparkan dengan munculnya peretas atau hacker Bjorka.

Bagaimana tidak, di awal kemunculannya, Bjorka memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Tak berhenti sampai disitu, hacker Bjorka bahkan mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga bahkan melakukan doxing (menyebarkan data tanpa izin) beberapa orang penting di Indonesia, misalnya Kemenkominfo Johny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tak ayal, sejumlah tokoh pun angkat bicara terkait kemunculan dan ulah hacker Bjorka. Misalnya Partai Berkarya. Sebab seperti diketahui sebelumnya, Bjorka merilis informasi yang diklaim sebagai hasil retasan terbarunya, terkait dalang pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Bjorka menyebut dalam akun Twitternya yang di-suspend @bjorkanism, Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono alias Muchdi PR adalah sosok dalang pembunuhan berencana Munir.

Menurut Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang, hal serupa juga pernah terjadi lima tahun lalu menjelang Pemilu 2019. Kini, isu keterlibatan Muchdi PR dalam kasus kematian Munir kembali muncul.

"Waktu itu (jelang Pemilu 2019) menyorot kehadiran Pak Muchdi PR dan Polycarpus di Partai Berkarya. Selaku Sekjen saat itu saya membantah dan pasang badan," kata Badaruddin dalam keterangan pers diterima, Senin (12/9/2022).

Tak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga angkat bicara, sebab, data pribadinya dibocorkan hacker Bjorka. Erick mengaku tidak marah data pribadinya sempat dibocorkan oleh Bjorka lalu diunggah di media sosial. Karena, dokumen yang dibagikan bukan data yang bersifat rahasia.

"Data saya dibocorkan. Nomor telponnya, agama saya sebagai agama Islam, orang tua saya Muhammad Thohir juga dibocorkan. Cuma ada catatan sedikit, cuma lulusnya SMA mustinya universitas. Tapi itu tetap data-data pribadi yang dibuka. Tentu saya tidak marah karena itu data-data yang merupakan normal sebagai pejabat publik," ujar Erick.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak usai munculnya peretas atau hacker Bjorka dihimpun Liputan6.com:

Belum lama ini keamanan siber Indonesia kembali dirundung masalah. Kali ini, akun Bjorka di laman breached.to memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Bahkan, hacker Bjorka mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Informasi ini diungkap oleh pemilik akun Twitter Dark Tracer melalui tangkapan layar.

"Aktor jahat Bjorka, yang menindas warga negara Indonesia, mengumumkan di saluran Telegram-nya bahwa target berikutnya untuk kebocoran itu adalah presiden Indonesia (Jokowi)," tulis Dark Tracer, dikutip Jumat 9 September 2022.

Hacker tersebut menulis pesan, "The next leak come from the president of Indonesia" atau "Kebocoran selanjutkan akan datang dari presiden Indonesia."

Menanggapi hal tersebut, Pjs Ketua Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten Fadli Rumakefing meminta Presiden Jokowi untuk memberikan teguran tegas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang dinilai tidak mampu menjaga keamanan siber Indonesia.

"Terhitung dalam satu bulan terakhir, Indonesia mengalami masalah keamanan siber, mulai dari kebocoran data pribadi hingga terbaru ini dokumen BIN yang dilabeli rahasia untuk Presiden dibocorkan oleh Hacker Bjorka. Menkominfo Pak Johnny G. Plate kalau tidak mampu, maka baiknya Presiden copot saja beliau karena tidak kompeten dibidangnya," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu 10 September 2022.

Bahkan menurut Fadli, HMI dalam waktu dekat ini akan menyurati Presiden Jokowi untuk mencopot Menkominfo Johnny G. Plate yang dinilai tidak kompeten menjaga keamanan siber Indonesia.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami akan menyurati Pak Presiden Jokowi atas nama HMI untuk mencopot Pak Menkominfo, karena menurut kami beliau tidak mampu dan nggak kompeten di bidangnya," terang Fadli.

Hacker atau peretas Bjorka dalam akun Twitter miliknya @bjorkanism merilis informasi yang diklaim sebagai hasil retasan terbarunya, terkait dalang pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Bjorka menyebut, Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono alias Muchdi PR adalah sosok dalang pembunuhan berencana Munir.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan hal serupa juga pernah terjadi lima tahun lalu menjelang Pemilu 2019. Kini isu keterlibatan Muchdi PR dalam kasus kematian Munir kembali muncul.

"Waktu itu (jelang Pemilu 2019) menyorot kehadiran Pak Muchdi PR dan Polycarpus di Partai Berkarya. Selaku Sekjen saat itu saya membantah dan pasang badan," kata Badaruddin dalam keterangan pers diterima, Senin (12/9/2022).

Menurut Badaruddin, pengadilan dan secara hukum sudah memberi putusan, baik Muchdi PR dan Polycarpus. Mereka sudah diperiksa dan menjalani proses dan terbukti sudah bebas secara hukum. Dia pun yakin, isu yang hadir saat ini perlahan akan sirna.

"Lama-lama isu itu hilang dengan sendirinya. Saat ini muncul lagi, entah skenario apa lagi," kata Badaruddin heran.

Badaruddin meyakini, kembali dimunculkannya isu kematian Munir berkait dengan partainya. Diketahui, Partai Berkarya saat ini tengah disorot karena tidak lolos pendaftaran di KPU dan terdapat dinamika internal yang tak kunjung usai.

"Kader lagi galau menunggu kepastian dan Ketum kami lagi berjuang bagaimana partai ini bisa eksis di Pemilu 2024, minimal jadi pengusung capres dari PT 25 persen jalur suara nasional hasil Pemilu 2019 jika tak ada peluang ikut Pileg 2024," jelas dia.

Badaruddin pun mengajak publik agar sengkarut kasus kematian Munir diserahkan kembali ke negara saja. Sebab ketua umum partainya, Muchdi PR, sudah terbukti tidak terlibat oleh pengadilan dan sudah dibebaskan.

"Isu ini tidak ada hubungannya dengan Partai Berkarya dan Ketum Muchdi PR tidak pernah membawa isu ini ke partai karena kasus ini sudah lama dan selesai sebelum Partai Berkarya lahir di tahun 2016," tegas Badaruddin.

"Adanya hacker Bjorka membuka ke publik lagi pasti ada niat di balik itu. Entah mau menutupi isu ter-update sekarang atau sekedar isu jelang pemilu lima tahunan. Wallahu alam. Lama lama juga akan hilang dengan sendirinya," yakin dia menandasi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya angkat bicara soal ramainya dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, kebocoran data sedang ramai diperbincangkan usai sebuah akun hacker atas nama Bjorka, mengumbar berbagai data dari Indonesia, termasuk data-data diklaim milik lingkungan Kepresidenan.

Melalui siaran persnya, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Lebih lanjut, BSSN juga melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Ariandi, dikutip Minggu 11 September 2022.

BSSN juga mengatakan bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigas cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," imbuhnya.

Ariandi menambahkan, menurut BSSN keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.

BSSN pun menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di sana dinyatakan, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."

Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh seorang hacker bernama Bjorka. Namun ia tak ambil pusing, sebab hal itu bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," jelas dia.

Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara terkait data pribadinya dibocorkan hacker Bjorka.

Lewat akun Twitter-nya, Bjorka membocorkan data pribadi Erick Thohir mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin.

"Data saya dibocorkan. Nomor telponnya, agama saya sebagai agama Islam, orang tua saya Muhammad Thohir juga dibocorkan," kata Erick ditemui usai pelepasan ribuan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Cibubur, Senin (12/9/2022).

Hanya saja, data yang dicuri lalu dibocorkan ke publik itu tidak semuanya benar. Seperti pendidikan terakhir Erick, yang disebut Bjorka adalah hanya lulusan SMA.

"Cuma ada catatan sedikit, cuma lulusnya SMA mustinya universitas. Tapi itu tetap data-data pribadi yang dibuka," ujarnya.

Meski begitu, Erick mengaku tidak marah data pribadinya sempat dibocorkan oleh Bjorka lalu diunggah di media sosial. Sebab dokumen yang dibagikan bukan data yang bersifat rahasia.

"Tentu saya tidak marah karena itu data-data yang merupakan normal sebagai pejabat publik," kata dia.

Namun demikian, terkait kebocoran data ini pemerintah akan memperbaiki sistem agar institusi, lembaga dan lainnya tidak mudah diretas.

Ia menganggap bahwa hacker ini tak jauh berbeda dengan pencuri. Hanya saja mereka melakukannya melalui dunia maya.

"Karena memang kalau dulu kriminalitas orang masuk ke rumah lalu curi barang, sekarang mengambil data, ya seperti kemarin data saya dibocorkan," pungkasnya.

Hacker Bjorka membuat pernyataan bahwa telah membobol data dari Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Pihak Istana Negara pun menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Tidak ada data isi surat surat apapun yang kena hack," tutur Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono kepada wartawan, Sabtu 10 September 2022.

Heru menegaskan bahwa upaya membobol data atau pun dokumen rahasia merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Upaya-upaya menghacker itu sudah melanggar hukum saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum," kata Heru.

Hacker Bjorka kembali menjadi sorotan setelah membuat pernyataan dirinya telah membobol data Presiden Jokowi

Berukuran 189MB, ada sekitar 679.180 data berisikan dokumen kepresidenan dimana beberapa diantaranya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Berdasarkan penjelasannya, dokumen ini dicuri pada September 2022 lengkap dengan informasi judul surat, nomor surat, anjuran, pengirim, penerima, identitas kepegawaian, tanggal surat, dan lain-lain.