Demokrat Akan Bahas Rencana Koalisi dengan PKS-NasDem hingga Capres Saat Rapimnas

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran petinggi partai akan mendengarkan masukan yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Sep 2022, 10:48 WIB
Diterbitkan 14 Sep 2022, 10:48 WIB
Partai Demokrat Daftar Pemilu 2024 ke KPU
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kanan) saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 hari kelima di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/8/2022). Demokrat menjadi partai politik ke-12 yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat akan membahas rencana koalisi parpol dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022. Rapimnas Partai Demokrat ini akan dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran petinggi partai akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.

“Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan. Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” kata Jubir DPP PDIP Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

Herzaky menyebut situasi rakyat kita selama ini sedang kesulitan, beban hidup mereka terus bertambah. “Demokrat yang selama ini terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesulitan dan memperjuangkan harapan rakyat, akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” kata dia.

AHY, menurut Herzaky, mengingatkan para kader Demokrat bahwa perjuangan Demokrat akan perubahan dan perbaikan nasib bangsa hanya akan terwujud jika Demokrat masuk dalam pemerintahan, apalagi bisa memimpin negeri ini di tahun 2024 dan ke depannya.

Karena itulah, lanjutnya, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif.

“Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia,” katanya.

Harus Berkoalisi

Menurut Herzaky, adanya ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.

“Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat,” kata dia.

Terait nama capres dan cawapres yang mengerucut untuk diusung Partai Demokrat, Herzaky menyebut hal itu tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas.

Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat,” pungkasnya.

Infografis Geger Isu Dongkel AHY dari Kursi Ketum Demokrat. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Geger Isu Dongkel AHY dari Kursi Ketum Demokrat. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya